JAKARTA, ARASVARA.ID – Tersandung kasus dugaan penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat dari Korps Bhayangkara lewat sidang etik Polri.
Pemecatan Ahrie diambil dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). “Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,”
Polri menilai perbuatan yang dilakukan oleh Ahrie Sonta merupakan tindakan tercela. “Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Propam Polri kemarin Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:
Kapolri Sebut Kasus Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe Sudah Ditangani Propam
Sebelumnya Ahrie bersama tiga jenderal Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta berperan sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Dia diduga menggunakan kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi Polri secara ilegal penyadapan.
"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ujarnya.
Baca Juga:
Eks Kasat Reskrim AKBP Robby Heri Saputra Dijatuhi Sanksi Propam Polda Metro Jaya
Atas perbuatannya, Ahrie Sonta disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Serta, tidak menaati larangan di Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan," tuturnya.
Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding
Kadiv Humas juga menambahkan yang bersangkutan Irjen Ahrie Sonta mengajukan permohonan banding.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," imbuh Johnny Eddizon Isir.
Pengajuan banding tersebut nantinya akan diperiksa melalui mekanisme yang ada oleh Komisi pada tingkat banding Polri. "Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," paparnya.
