ARASVARA.ID - Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan awal pekan. Mata uang Indonesia turun 62 poin atau 0,34 persen ke posisi Rp18.268 per USD, menurut data yang dilaporkan IDXChannel.
Pelemahan tersebut dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Dari luar negeri, pasar mencermati kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait pengecualian Jones Act selama 90 hari, risiko pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, serta pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) mengenai inflasi dan arah suku bunga.
Dari dalam negeri, perhatian investor tertuju pada pembayaran bunga utang pemerintah yang mencapai Rp494 triliun hingga 31 Oktober 2026 atau setara 21,08 persen dari total belanja pemerintah pusat. Kondisi fiskal, ketidakpastian politik, dan proyeksi penerimaan pajak turut menjadi perhatian pasar karena berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap rupiah.
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.268 per USD
Rupiah mengakhiri perdagangan Senin, 16 November 2026, di level Rp18.268 per USD. Posisi tersebut mencerminkan pelemahan sebesar 62 poin atau 0,34 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.
Pelemahan rupiah terjadi di tengah kombinasi tekanan dari luar dan dalam negeri. Pengamat Pasar Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyebut sejumlah sentimen tersebut turut memengaruhi pergerakan mata uang Garuda.
Pergerakan kurs menjadi perhatian karena berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional, pembayaran impor, serta kewajiban perusahaan dalam mata uang asing. Penutupan di Rp18.268 per USD juga menjadi gambaran kondisi pasar valuta asing pada awal pekan.
Kebijakan Jones Act AS dan Risiko Pengiriman Minyak
Salah satu sentimen eksternal berasal dari kebijakan pemerintah AS terkait Jones Act. Seorang pejabat Gedung Putih menyampaikan pada Jumat bahwa Presiden Donald Trump memperpanjang pengecualian terhadap aturan tersebut selama 90 hari.
Jones Act merupakan undang-undang yang mewajibkan kapal berbendera AS untuk mengangkut kargo antarpelabuhan di wilayah Amerika Serikat. Pengecualian terhadap aturan ini berkaitan dengan kelancaran distribusi barang dan pasokan di jalur pelayaran domestik.
Meski pasokan mulai lebih longgar, tarif pengiriman masih tinggi. Ibrahim menjelaskan risiko yang dihadapi kapal tanker ketika mengangkut minyak mentah melalui Selat Hormuz serta keterbatasan ketersediaan kapal turut menjaga biaya pengiriman tetap mahal.
Ketegangan Selat Hormuz Menambah Tekanan Pasar
Selat Hormuz menjadi perhatian pasar karena merupakan jalur penting pengiriman minyak dunia. Risiko keamanan di kawasan tersebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi energi dan biaya transportasi laut.
Ibrahim menyebut banyak kapal dialokasikan untuk mengangkut minyak melalui jalur perairan tersebut, termasuk memindahkan muatan ke kapal lain sebelum dibawa menuju kilang. Pengaturan ini mengurangi ketersediaan kapal yang dapat digunakan untuk pengiriman lainnya.
Pada Minggu malam, media pemerintah Iran juga melaporkan pernyataan angkatan laut negara tersebut mengenai sebuah kapal tanker minyak yang terbakar setelah menabrak ranjau laut di sebelah timur Selat Hormuz. Peristiwa itu menambah perhatian terhadap risiko keamanan jalur pelayaran dan dampaknya terhadap pasar energi.
Pejabat The Fed Beri Sinyal Kebijakan Suku Bunga Ketat
Selain perkembangan geopolitik, pasar juga mencermati pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve. Presiden The Fed Chicago, Austan Goolsbee, menyampaikan bahwa perkembangan inflasi akan menentukan arah kebijakan suku bunga dan bank sentral masih memiliki pekerjaan untuk menurunkan inflasi.
Pada Kamis, Presiden The Fed Cleveland, Beth Hammack, mengatakan tekanan inflasi bergerak ke arah yang tidak diharapkan. Menurutnya, The Fed perlu beralih ke kebijakan yang restriktif untuk mengembalikan inflasi ke target 2 persen.
Presiden The Fed San Francisco, Mary Daly, juga menilai pengetatan lebih lanjut mungkin diperlukan. Sementara itu, Presiden The Fed Dallas, Lorie Logan, pada Selasa menyebut bank sentral membutuhkan setidaknya dua kali kenaikan suku bunga, masing-masing sebesar 25 basis poin, untuk menekan inflasi.
Beban Bunga Utang Pemerintah Capai Rp494 Triliun
Dari dalam negeri, kondisi fiskal menjadi salah satu perhatian investor. Pembayaran bunga utang pemerintah tercatat mencapai Rp494 triliun hingga 31 Oktober 2026, mencerminkan besarnya beban yang harus ditanggung dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nilai tersebut setara dengan 21,08 persen dari total belanja pemerintah pusat. Artinya, dari setiap Rp100 belanja pemerintah pusat, sekitar Rp21 digunakan untuk membayar bunga utang.
Besarnya pembayaran bunga utang perlu diperhatikan karena dapat membatasi ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan lain. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan program sosial termasuk sektor yang membutuhkan dukungan anggaran pemerintah.
Proyeksi Pembayaran Bunga Utang dan Risiko Fiskal
Pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang hingga akhir 2026 mencapai Rp582,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN sebesar Rp599 triliun.
Meski proyeksi tersebut berada di bawah target anggaran, risiko fiskal tetap menjadi perhatian. Investor akan melihat kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran, meningkatkan penerimaan pajak, serta mengendalikan penambahan utang baru.
Besarnya kewajiban pembayaran bunga juga dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap kondisi keuangan negara. Jika ruang fiskal semakin terbatas, investor berpotensi lebih berhati-hati dalam menilai prospek ekonomi dan stabilitas pasar keuangan Indonesia.
Ketidakpastian Politik dan Penerimaan Pajak Jadi Sorotan
Selain persoalan fiskal, pasar masih dibayangi ketidakpastian politik setelah mundurnya Wakil Presiden. Perkembangan tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor dalam menilai stabilitas pemerintahan dan arah kebijakan nasional.
Pernyataan Menteri Keuangan mengenai perlunya dukungan masyarakat untuk menutup kekurangan penerimaan pajak juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah mencapai target pendapatan negara tahun ini. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan belanja pemerintah.
Jika penerimaan pajak melemah, kemampuan pemerintah membiayai belanja negara dapat semakin terbatas dan kebutuhan pembiayaan melalui utang berpotensi meningkat. Situasi tersebut dapat membuat investor lebih berhati-hati serta meningkatkan volatilitas pasar saham dan obligasi.
Proyeksi Rupiah untuk Perdagangan Berikutnya
Berdasarkan berbagai sentimen yang memengaruhi pasar, rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya. IDXChannel mencatat proyeksi pelemahan rupiah ke rentang Rp18.260 sampai Rp18.320 per USD untuk perdagangan esok hari.
Sementara itu, untuk perdagangan sepanjang pekan tersebut, rupiah diproyeksikan bergerak melemah dalam kisaran Rp18.100–Rp18.400 per USD. Rentang ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap mata uang Garuda masih berpotensi berlanjut.
Proyeksi tersebut bukan kepastian nilai tukar yang akan terjadi. Perkembangan geopolitik, harga minyak, kebijakan The Fed, kondisi fiskal, dan penerimaan pajak tetap menjadi faktor yang perlu dicermati untuk memahami arah rupiah selanjutnya.
