Pemberlakuan Tarif Baru Berdampak ke Masyarakat, Ketua FKBI: Berpotensi Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

ARASVARA.ID - Pemerintah Kini mulai memberlakukan tarif baru untuk sejumlah layanan resmi yang ada di Indonesia per 1 Agustus 2026.

Banyak biaya yang mengalami kenaikan termasuk, tarif naturalisasi, PPh marketplace, pendaftaran PT, pengangkatan notaris, pendaftaran merek, hingga harga pangan.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi menerangkan regulasi yang telah diatur berpotensi menyulitkan kondisi ekonomi sekarang.

"Dari sisi ekonomi regulasi tersebut justru kontra produktif, artinya berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi," terangnya kepada Arasvara, Sabtu (1/8/2026).

Dirinya juga menambahkan, hal ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah unuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Hal ini tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih progresif," terangnya.

Pemerintah harusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan sejumlah keuntungan, melainkan bukan dengan cara ini.

"Seharusnya pemerintah justru memberikan kemudahan²/insentif, bukan malah memberikan disinsentif," jelasnya.

Pasalnya, regulasi itu akan menjadi beban bagi masyarakat yang membutuhkan beberapa layanan dan sudah mengalami kenaikan besar maupun kecil.

"Sebab regulasi tersebut secara riil akan menjadi beban baru bagi masyarakat," bebernya.

Pemerintah juga seharusnya bisa menunda kebijakan ini setidaknya hingga ekonomi di Indonesia membaik.