JAKARTA, ARASVARA.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara mengklaim di Tengah ketidak pastian ekonomi global, Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid.
Menkeu Suahasil Nazara menegaskan kondis kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.
Salah satu indikator yang dipantau adalah pergerakan yield spread SBN terhadap US Treasury yang relatif rendah diibanding beberapa negara lainnya. Spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin. Angka tersebut berada di bawah Filipina, Brasil, dan India.
Baca Juga:
ARAH REDAKSI: Menkeu Baru Kuat Berapa Lama?
“Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelas Menkeu dalam siaran pers Kementerian Keuangan dikutip Jumat (18/9/2026).
Suahasil Nazara menambahkan, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp506 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut, realisasi pembiayaan tersebut masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
"Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus," ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Sebut Danantara Masih Keberatan Setor Uang ke Negara Rp120 Triliun
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid. Di pasar perdana, minat investor juga masih terlihat dari tingginya rasio bid to cover dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN tercatat sebesar 1,88 kali, sedangkan pada lelang SBSN mencapai 2,53 kali.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga terus menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi tersebut telah mencapai Rp62,6 triliun untuk mendukung pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.
Dana tersebut disalurkan kepada sejumlah lembaga dan badan, antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup. Apalagi kita sekarang mau masuk kepada siklus kemarau yang cukup estimasinya itu cukup panjang,” jelas Menkeu.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Turun Tangan, Bantu 79 Pemda Butuh Dana Gaji Pegawai
Sektor Perumahan
Untuk sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun. Program tersebut telah tersebar di 35 provinsi.
