JAKARTA, ARASVARA.ID – Sebanyak 79 Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) yang butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang mencapai Rp14 triliun.
Membuat Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa bilang akan menggeleontorkan Rp20 triliun untuk membantu pemda.
Kementerian Keuangan sendiri menyatakan akan segera menyalurkan Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Bantuan tersebut sekaligus memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilakukan tepat waktu.
Baca Juga:
Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2026 Disalurkan ke 7 Juta NIK KTP yang Terdaftar
"Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya," tutur Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026) kemarin.
Bantuan tersebut ditargetkan mulai disalurkan paling lambat pada pekan depan. Saat ini, proses administrasi penyaluran tengah diselesaikan agar dana dapat segera diterima oleh pemerintah daerah.
Purbaya menambahkan, total bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 20,5 triliun dan akan disalurkan kepada 490 pemerintah daerah. Besaran bantuan yang diterima masing-masing daerah dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan fiskaln.
Baca Juga:
Sinopsis Sinetron Wajah Cinta Yang Lain Episode 33: Ariana Mengetahui Davin Telah Menyelamatkan Nyawanya di Masa Lalu
"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," ujar Purbaya.
Tito juga bilang sebetulnya untuk menyelesaikan masalah gaji pegawai yang terjadi saat ini suntikan Rp3,5 triliun juga sudah cukup. Namun, untuk memperkuat keuangan daerah agar masalah gaji karyawan tak terjadi lagi butuh Rp 14 triliun. Bahkan, menurut perhitungan Purbaya, butuh Rp20 triliun untuk menyelesaikan masalah kesulitan bayar gaji pegawai.
"Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau nggak salah hampir Rp3,5 triliun gitu yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp14 triliunan. Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp20 Triliun," kata Tito Gedung Bakom RI, Rabu (5/8/2026).
Baca Juga:
5 Kode Redeem FC Mobile Khusus Sore Ini Bisa Kamu Klaim!
Menurutnya memang banyak sekali pemerintah daerah yang meminta tambahan dana. Namun ketika ditindaklanjuti, banyak daerah yang sebenarnya masih bisa menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan efisiensi untuk membayar gaji pegawainya.
Dari banyaknya pemerintah daerah, pihaknya memetakan ada 79 daerah yang benar-benar butuh bantuan dan tak bisa lagi mengharapkan hasil DBH ataupun efisiensi anggaran. (Dji)
