Oleh Pemimpin Redaksi Arasvara: Sutiyono
ARASVARA.ID - ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2026 melorot. Setelah dihitung ulang dalam perubahan, APBD anjlok sebesar Rp1, 7 triliun.
APBD Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dipatok sebesar Rp81, 32 triliun, tetapi setelah perubahan menyusut menjadi Rp79,56 triliun.
Ngedropnya APBD Pemprov DKI Jakarta terungkap saat rapat kerja antara eksekutif dengan legislatif, Selasa (22/9/2026). Pihak DPRD pun telah menyetujui APBD Pemprov DKI Jakarta menjadi sebesar Rp79,56 triliun.
Penyebab APBD Pemprov DKI Jakarta melorot antara lain karena penerimaan pajak daerah tidak mencapai target, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini berkurang. Selain itu adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, akibatnya Jakarta mengalami tekanan keterbatasan fiskal.
Pemprov DKI Jakarta menyiasati ngedropnya APBD yakni dengan memangkas anggaran makan minum dinas, biaya perjalanan dinas atau kunjungan kerja ditiadakan atau dikurangi dan strategi lainnya.
PAD dari sektor pajak anjlok bisa dimaklumi karena ekonomi masyarakat sekarang sedang lesu. Paralel dengan itu, daya beli pun ikut melemah.
Parahnya ketika daerah penerimaan pajaknya sedang rendah, justru Pemerintahan Prabowo Subianto memotong DBH ke daerah. Dampaknya pemerintah daerah termasuk Pemprov DKI Jakarta menjadi kelabakan.
Sejauh ini Pemerintahan Prabowo memotong pagu anggaran DBH dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 69,5 persen dari alokasi normal sebelumnya. Total anggaran DBH pada tahun ini cuma Rp58 triliun untuk seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
Pemerintahan Prabowo beralasan pemotongan DBH karena lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah dan banyaknya dana pemerintah daerah yang mandek alias mengendap di perbankan.
Benar atau tidaknya dalih pemerintah pusat, tetapi nyatanya banyak pemerintah daerah yang berteriak karena keterbatasannya anggaran akibat DBH dipotong.
