ARASVARA.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di bidang pasar modal. Penindakan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aktivitas perdagangan saham dan kepatuhan emiten.
Dari keseluruhan kasus tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dari tiga kasus manipulasi perdagangan saham. Selain itu, regulator menjatuhkan denda administratif dengan nilai total Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal.
Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, transaksi material, transaksi afiliasi, hingga kewajiban pengalihan saham. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan, menjaga integritas perdagangan, serta memberikan perlindungan lebih baik kepada investor.
Manipulasi Saham HOMI Libatkan 15 Rekening Efek
Kasus pertama berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sebenarnya.
Pemeriksaan menemukan keterlibatan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. Aktivitas tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah. Keuntungan yang diperoleh secara tidak sah tercatat sebesar Rp6.893.961.022 dan diperintahkan untuk dikembalikan oleh pihak-pihak terkait.
OJK juga menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) kepada Teddi Budiman selama 5 tahun, Hermanto selama 10 tahun, serta Indra S. selama 3 tahun. Selain itu, OJK memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang terkait dengan aktivitas tersebut melalui perusahaan efek masing-masing.
Kasus SAMF dan SMDM Tambah Nilai Keuntungan Tidak Sah
Kasus manipulasi kedua terjadi pada saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) selama 4–19 Mei 2021. OJK menemukan transaksi yang menciptakan gambaran perdagangan semu dengan melibatkan Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.
Nilai keuntungan tidak sah dalam kasus SAMF terdiri atas Rp10.836.819.367 yang dikaitkan dengan Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur, serta Rp1.717.032.907 yang dikaitkan dengan Andre Parlindungan dan pihak-pihak lainnya. OJK memerintahkan pengembalian kedua nilai tersebut. Larangan berkegiatan di sektor PMDK juga dijatuhkan, termasuk selama 5 tahun kepada Ir JK Kristiyono dan Andre Parlindungan serta 10 tahun kepada Rudi Riang Hepat. Rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas juga diperintahkan untuk ditutup.
Kasus ketiga menyangkut saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada periode 6 September hingga 18 Oktober 2022. Pemeriksaan menemukan manipulasi yang melibatkan sembilan pihak, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto. Keuntungan tidak sah mencapai Rp4.322.722.400 dan diperintahkan untuk dikembalikan. Para pihak dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK, dengan masa 5 tahun bagi Aldo Pratama Purnomo dan 3 tahun bagi Johan.
Pelanggaran Keterbukaan Informasi dan Transaksi Material
Kasus keempat berkaitan dengan PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), Dewan Komisaris, dan Direksi perusahaan pada 2022. OJK menemukan ketidakpatuhan dalam penyampaian informasi atau fakta material kepada regulator dan masyarakat, termasuk tidak dicantumkannya informasi terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 November 2022 dalam laporan tahunan perusahaan.
Atas pelanggaran tersebut, PT Indosterling Technomedia Tbk dikenai denda Rp250 juta. Sean William Henley dijatuhi denda Rp200 juta, sedangkan Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha masing-masing dikenai denda Rp80 juta. Dengan demikian, total denda untuk kasus TECH mencapai Rp690 juta.
