JAKARTA, ARASVARA.ID - Tahun kedua masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diuji oleh dinamika persepsi masyarakat yang mengalami pergeseran signifikan.
Hasil kajian komprehensif PT Markdata Riset Indonesia terhadap 57 rilis survei nasional menunjukkan adanya penurunan kepuasan publik yang cukup tajam dari rata-rata 79,2 persen pada akhir 2025 menjadi 54,4 persen pada periode Juli–September 2026 di kalangan lembaga anggota Persepi.
Laporan yang dirilis di Jakarta pada 20 Oktober 2026 ini memaparkan bahwa fase "bulan madu" pemerintahan yang diwarnai oleh tingkat dukungan stabil di atas 80 persen pada tahun pertama mulai menyusut. Apabila memperhitungkan seluruh survei probabilitas nasional secara agregat, angka kepuasan publik tercatat terkoreksi sebesar 17 poin, yaitu bergeser dari posisi 80,4 persen menuju 63,1 persen.
Meskipun indikator ekonomi makro memperlihatkan angka pertumbuhan yang positif, tekanan inflasi harian dan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok menjadi faktor utama pemicu penurunan kepuasan masyarakat. Konsolidasi kebijakan yang berfokus pada stabilisasi harga pangan serta pembenahan implementasi program strategis kini menjadi perhatian utama dalam menjaga ruang kepercayaan publik.
Perjalanan Dua Fase Penurunan Kepuasan Publik Sepanjang 2026
Penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan berlangsung melalui dua tahap krusial sepanjang tahun 2026. Fase pertama terdeteksi pada periode Februari hingga Maret 2026, yang dipicu oleh gejolak di pasar modal serta kenaikan laju inflasi hingga menyentuh angka 4,76 persen.
Berdasarkan catatan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kepuasan publik pada fase ini terkoreksi dari 81,2 persen menjadi 66,4 persen.
Fase penurunan kedua berlanjut pada periode Mei sampai Agustus 2026 sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi, kelangkaan pasokan LPG 3 kg, serta depresiasi nilai tukar rupiah. Pengukuran SMRC pada tanggal 1–10 Oktober 2026 menunjukkan angka kepuasan berada pada posisi 44,5 persen, yang menjadi momen pertama kalinya tingkat kepuasan berada di bawah ambang batas 50 persen pada lembaga tersebut.
Mengomentari temuan teperinci dari riset ini, Faisal Arief Kamil selaku Direktur Eksekutif Markdata memberikan penekanan terkait akar permasalahan utamanya,
"Dua tahun pemerintahan ini terbelah menjadi dua cerita. Tahun pertama adalah masa bulan madu dengan kepuasan di atas 80 persen. Tahun kedua, dukungan itu terkikis sekitar 25 poin, dan penyebab utamanya bukan politik, melainkan harga kebutuhan pokok," ujar Faisal Arief Kamil dalam keterangannya diterima Arasvara Selasa (20/10/2026).
Fenomena Paradoks Indikator Makro dan Realita Ekonomi Rumah Tangga
Kajian Markdata mengungkap adanya ketimpangan antara capaian indikator makroekonomi dan persepsi riil yang dirasakan oleh rumah tangga. Secara makro, Produk Domestik Bruto (PDB) mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 dan 5,29 persen pada Triwulan II-2026. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 8,07 persen pada Maret 2026 yang merupakan angka terendah dalam sejarah BPS, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di posisi 4,68 persen.
Sebaliknya, indikator tingkat mikro harian menunjukkan pergerakan yang membebankan masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia mengalami penurunan dari 127,7 menjadi 118,1. Kondisi ini diperberat oleh inflasi yang bertahan di atas 3 persen sejak Mei 2026, pelemahan rupiah sebesar 11% ke posisi Rp17.938 per dolar AS, serta koreksi IHSG hingga 35 persen dari titik tertingginya.
Terkait perbedaan tajam antara data statistik agregat dan kondisi lapangan, Faisal Arief Kamil menegaskan gambaran yang terjadi di tengah masyarakat,
"PDB dan angka kemiskinan adalah agregat nasional. Warga merasakan ekonomi dari harga beras, BBM, LPG, cicilan, dan kesempatan kerja, dan pada 2026 keempatnya memburuk bersamaan," tuturnya.
Kesenjangan Rentang Hasil Riset Antarlembaga Survei Nasional
Studi ini menemukan adanya melebarnya rentang angka kepuasan antarlembaga survei publik di Indonesia. Kesenjangan yang pada awal tahun 2025 berada di kisaran 9 poin melonjak menjadi 44 poin pada periode Juli–September 2026. Rentang pengukuran tercatat mulai dari angka 37 persen oleh Tempo Data Science hingga angka 80,7 persen yang dilaporkan oleh LKPI.
Sementara itu, kelompok lembaga yang tergabung dalam Persepi—seperti SMRC, Indikator Politik Indonesia, LSI, Alvara, Indekstat, Indopol, dan Arus Survei Indonesia melaporkan angka kepuasan yang relatif konsisten dalam rentang 51,1 persen hingga 57,6 persen. Disparitas angka yang melebihi margin of error (3 persen) ini menandakan perlunya pemahaman metodologis bagi pembaca.
Menanggapi variasi angka yang cukup lebar antarlembaga, Faisal Arief Kamil memberikan arahan teknis dalam menginterpretasikan data publik,
"Selisih sebesar itu bukan lagi variasi sampel, melainkan soal kuesioner, moda wawancara, dan house effect. Pembaca sebaiknya membandingkan tren dalam satu lembaga, bukan tingkat antar-lembaga," terang dia.
Evaluasi Eksekusi Program Unggulan Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa
Hasil kajian memperlihatkan bahwa publik memisahkan antara penerimaan terhadap konsep program dan evaluasi atas efektivitas eksekusi di lapangan. Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tingkat dukungan agar program tetap berjalan bertahan pada rentang 61 persen hingga 78 persen. Namun, kepuasan terhadap eksekusinya berjalan stagnan pada tingkat 50 persen sampai 56 persen.
Pergeseran motivasi responden juga terlihat sangat kentara. Pada Januari 2025, sebanyak 72 persen masyarakat yang puas menempatkan MBG sebagai alasan utama. Namun pada Agustus 2026, proporsi tersebut menyusut ke 11–16 persen, bahkan MBG mulai berbalik menjadi alasan ketidakpuasan. Pola serupa ditemukan pada Koperasi Desa Merah Putih yang meski populer, hanya mengantongi skor pelaksanaan 2,1 dari skala 10.
Mengenai ekspektasi publik terhadap pembenahan program prioritas tersebut, Faisal Arief Kamil menyimpulkan sikap umum masyarakat,
"Publik tidak meminta MBG dihentikan. Publik meminta pelaksanaannya dibenahi," terang Faisal.
Dinamika Persepsi Demokrasi dan Sikap Konstitusional Masyarakat
Seiring penyesuaian kepuasan ekonomi, persepsi publik terhadap arah perjalanan bangsa dan kualitas demokrasi turut mengalami penurunan. Temuan SMRC per Oktober 2026 mencatat bahwa porsi masyarakat yang yakin Indonesia bergerak ke arah yang benar turun menjadi 47,7 persen dari posisi 83 persen pada Oktober 2024. Kepuasan terhadap jalannya demokrasi juga menurun dari 62 persen menjadi 39,7 persen.
Kendati kekecewaan terhadap sektor harga dan program mengalami peningkatan, hal tersebut tidak dibarengi oleh keinginan mengganti kepemimpinan secara prematur. Hasil survei Median pada April 2026 menunjukkan sebesar 67 persen responden secara tegas menolak wacana pemakzulan Presiden.
Menjelaskan makna di balik temuan ketahanan konstitusional publik ini, Faisal Arief Kamil memberikan garis bawah,
"Publik kecewa, tetapi belum menginginkan perubahan di luar jalur konstitusi. Ini ruang yang masih dimiliki pemerintah, dan ruang itu menyempit," imbau dia.
Langkah Strategis Stabilisasi Harga Menghadapi Tahun Ketiga
Memasuki tahun ketiga masa jabatan, kajian Markdata menekankan bahwa pemulihan kepuasan masyarakat bergantung pada pembenahan riil di sektor pangan dan energi. Pemerintah diimbau untuk berfokus pada stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, perbaikan penyaluran program prioritas, serta pemberian kepastian regulasi ekonomi makro.
Penilaian publik pada masa kini dinilai sangat terikat dengan pengalaman riil pengeluaran rumah tangga harian. Oleh karena itu, kunci utama mempertahankan keikutsertaan serta efektivitas pemerintahan terletak pada kemampuan menjaga keterjangkauan harga komoditas strategis di pasar domestik.
Sebagai penutup, Faisal Arief Kamil menegaskan tolok ukur utama penilaian masyarakat terhadap efektivitas kinerja kabinet,
"Pemerintah tidak lagi dinilai dari janji, melainkan dari harga beras, BBM, dan LPG," tegas Faisal Arief Kamil.
