JAKARTA, ARASVARA.ID – Pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI berkomitmen untuk menghormati dan mengikuti sepenuhnya keputusan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait polemik rencana penyelenggaraan konser musik musisi asal Italia, Andrea Bocelli di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan antara dengan Kemenpar RI dengan MUI di kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat. Selasa (13/10/2026).
Sekretaris Kementerian Pariwisata RI, Bayu Aji, seusai menggelar silaturahim dengan Dewan Pimpinan MUI.
Baca Juga:
Musisi Italia Andrea Bocelli Bakal Konser di Indonesia, MUI Minta Pemerintah Batalkan Karena Dukung Israel
"Belum ada pernyataan resmi dari pimpinan kami karena kami masih terus mempelajari situasi ini. Tapi kalau memang dari MUI sudah menyatakan ini, tentu kami akan tegak lurus mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI," kata Bayu Aji dikutip situs resmi MUI.
Turut hadir mendampingi perwakilan pemerintah, Deputi Bidang Kreatifitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi dan Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra.
Bayu Aji menjelaskan bahwa silaturahim ke Kantor MUI adalah untuk mendiskusikan persoalan ini secara mendalam serta mencari titik temu yang bijaksana. Pemerintah, menurutnya, menyadari betul bahwa isu ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keumatan dan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Baca Juga:
Tidak Sejalan dengan Politik Luar Negeri Indonesia, Pemerintah Tak Izinkan Konser Musik Israel Houghton
"Ya, kita mencoba mencari titik temu karena ini kan terkait dengan keumatan. Sikap pemerintah kan sudah jelas, mendukung Palestina. Ada arahan-arahan dari beliau-beliau di MUI yang akan coba kita komunikasikan lagi," ujar Bayu.
Bayu menambahkan, salah satu poin yang dibahas adalah upaya menjalin komunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli.
Kemenpar Harap Andrea Bocelli Berikan Pernyataan
Kemenpar berharap ada pernyataan resmi (statement) dari pihak penyanyi legendaris tersebut yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, sebagaimana diakomodasi dari masukan para pimpinan MUI.
Mengenai wewenang pembatalan acara, Bayu mengklarifikasi bahwa perizinan konser berada di luar ranah Kementerian Pariwisata.
Meski Kemenpar menilai dari sudut pandang promosi dan industri pariwisata, pihaknya menegaskan tidak akan mengabaikan sudut pandang keagamaan dan keumatan.
Baca Juga:
Daftar Konser Musik Oktober 2026 di Jakarta, Ada NCT 127 hingga LANY!
