JAKARTA, ARASVARA.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) sedang mengkaji secara mendalam terkait rencana pembangunan TransJakarta Laut, Rabu (7/10/2026).
Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan transportasi publik hingga ke wilayah Kepulauan Seribu.
Langkah bijak ini dipercaya bisa membawa manfaat bagi masyarakat di Kepulauan Seribu untuk mendukung peningkatan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan hingga meningkatkan ekonomi masyarakat lewat kelancaran barang, jasa hingga wisatawan.
Tanggapan TransJakarta Laut dari Pramono Anung
Kondisi ini sejalan dengan jawaban Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ketika Rapat Paripuran DPRD pada 7 Oktober 2026 lalu.
Bersamaan dengan itu, Pramono Anung menegaskan jika pengembangan angkutan perairan terintegrasi dan inlusif menuju Kepulauan Seribu sudah didukung dari tujuh fraksi DPRD.
Menurutnya, landasan aturan dan model bisnis akan efisien dan berorientasi terhadap pelanggan.
Hingga kini Pemprov DKI Jakarta terus mengkaji untuk bisa memulai hingga mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, Pemprov DKI memastikan jika perluasan rute antar laut ini tidak mengganggu atau mengurangi mutu dan frekuensi layanan utama TransJakarta di darat.
Sehingga, armada bus, koridor hingga non koridor akan tetap berjalan normal seperti biasanya.
Tanggapan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar ke TransJakarta Laut
Hal ini ditanggapi secara langsung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad yang mengapresiasi komitmen Gubernur ketika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Pastikan prioritas seperti transportasi cepat seperti jadwal keberangkatan yang dibuat setiap 15 menit sekali.
"Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase," jelas Ramly.
