JAKARTA, ARASVARA.ID - Empat kelompok Masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026). Salah satu aksi damai mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG).
Empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Keempat kelompok tersebut membawa tuntutan berbeda. Berikut daftar tuntutannya:
1. AMPB
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa dua tuntutan utama, yakni: Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
Meminta hukuman mati bagi koruptor. AMPB juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, memastikan massa Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menegaskan, massa Pati tidak membawa agenda untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kita aksi fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu," imbuhnya.
2. AMDB
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tiga tuntutan, yaitu: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Meminta hukuman mati bagi koruptor.
Mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok. Koordinator Aksi AMDB Yusuf mengatakan sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
Setelah itu, mereka akan bergabung dengan AMPB dalam aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis. AMDB juga menyoroti persoalan penundaan transaksi rekening yang digunakan untuk menampung donasi warga Pati.
3. GERAM:
Bawa 10 Tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa 10 tuntutan: Mengadili Prabowo-Gibran dan meminta pertanggungjawaban politik serta hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
