JAKARTA, ARASVARA.ID - Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito melontarkan pernyataan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami tekor atau defisit Rp 2 Triliun setiap bulannya.
Hal tersebut diungkapkan Prihati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2026). Prihati Pujowaskitomenyinggung BPJS Kesehatan yang memiliki pengalaman defisit mulai 2018-2020.
“Jadi bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi Covid sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen,” kata jendral purnawirawan TNI di DPR kemarin.
Baca Juga:
Pemerintah Sahkan RUU Polri Masa Usia Pensiun Kapolri jadi 60 Tahun
Ia menyampaikan iuran tetap yang masuk hanya di angka Rp 14 triliun, dalam sehari 2 juta transaksi di BPJS Kesehatan. Prihati menyampaikan pembayaran mesti dilakukan BPJS di angka Rp 16,5 Triliun.
“Kita melakukan transkasi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 Miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp 16 triliun. Kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 Triliun. jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 Triliun,” katanya.
Ia menyebut ada potensi BPJS Kesehatan gagal bayar di Juli tahun depan, tetapi Prihati juga menambahkan ada kabar baik dari istana setelah ada peluang pencairan senilai Rp 20 triliun di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.
Baca Juga:
Kode Redeem FC Mobile Rabu 10 Juni 2026, Hadiah Terbaru Bisa Kamu Klaim di Sini!
Dirut BPJS Kesehatan juga berharap tunggakan bagi 23 juta peserta BPJS segera dihapus melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dimana total iuran menunggak oleh 23 juta peserta capai Rp 14 Triliun.
“Kita juga berharap segera ditandatangani Perpres penghapusan tunggakan, karena ada 23 juta yang menunggak dan ini uangnya sebesar Rp 14 Triliun,” ucap Prihati Pujowaskito. (Dji)
