Oleh Pemimpin Redaksi Arasvara Sutiyono
RIBUAN mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan perguruan tinggi lainnya di Jabodetabek berunjukrasa di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Unjuk rasa yang bertema "Merebut Kemerdekaan" ini, mahasiswa mengusung delapan tuntutan diantaranya pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ribuan mahasiswa berulangkali meneriakan, "Hentikan MBG, Hentikan Kopdes Merah Putih".
Delapan tuntutan mahasiswa yakni 1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, 2. Menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 3. Mewujudkan repormasi agraria sejati. 4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
Selain itu mahasiswa menuntut, nomor 5. Mengevaluasi total proyek strategis nasional (PSN) serta menghentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih. 6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah serta mengembalikan otonomi daerah. 7. Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. 8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
"Hentikan MBG, Hentikan Kopdes Merah Putih", teriak mahasiswa penuh semangat.
Dua program Presiden Prabowo Subianto yakni MBG dan Kopdes Merah Putih belakangan ini memang paling disorot sebagian besar publik termasuk mahasiswa.
Publik yang kontra dengan MBG beralasan bahwa program ini bermasalah dengan tata kelola, banyak siswa yang keracunan dan pemborosan anggaran atau membebani APBN.
Sementara itu, publik yang kontra dengan Kopdes Merah Putih beralasan bahwa progran ini menggerus dana desa sehingga pemerintah pedesaan kelabakan, dijalankan tanpa kebutuhan nyata desa, mematikan warung-warung kecil dan dibangun bukan di tempat yang stategis. Kopdes Merah Putih banyak ditemukan di tengah sawah, puncak gunung, bahkan sekitar areal kuburan.
Protes publik termasuk suara lantang dari mahasiswa patut dipertimbangkan pemerintah. Mereka berteriak memang kenyataan di lapangan begitu adanya.
Semua tahu MBG dan Kopdes Merah Putih adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dua progran ini bagian kontrak politiknya.
Presiden Prabowo Subianto sekuat tenaga mempertahankan program MBG dan Kopdes Merah Putih. Alasannya dua program ini untuk meningkatkan kualitas SDM, menggerakan ekonomi akar rumput dan memastikan pasokan pangan terserap langsung oleh petani.
Kita paham menepati kontrak politik adalah janji yang harus dijalankan. Program MBG dan Kopdes Merah Putih dalam tataran konsep mungkin bagus dan oke. Namun bila praktik atau tata kelola di lapangan banyak persoalan, apakah program-program itu tidak bisa disentuh.
Presiden Prabowo Subianto jangan merasa mengingkari kontrak politik bila program MBG dan Kopdes Merah Putih dimoratorium (diberhentikan sementara) sambil menata ulang.
Apalagi perekonomian global saat ini sedang karut-marut yang publik juga paham bahwa kondisi seperti itu tentu berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Bukankah perekonomia kita juga sedang tidak baik-baik saja?.
Presiden Prabowo Subianto juga tidak perlu merasa program MBG atau Kopdes Merah Putih adalah program jelek. Tetapi mendengarkan suara rakyat dan mengevaluasi program yang dikritisi publik adalah sebuah keharusan.
Mari menengok kebijakan B.J. Habibie Presiden ke-tiga Indonesia. Sang profesor pernah menghentikan program unggulannya.
Presiden B.J. Habibie menghentikan proyek pesawat N 250. Proyek ini dihentikan karena saat itu Indonesia diterpa krisis moneter.
B.J. Habibie dalam beberapa kesempatan menegaskan proyek N 250 terpaksa dihentikan lantaran demi memperbaiki nasib rakyat yang saat itu terpuruk.
Pemerintahan B.J. Habibie memprioritaskan ketersediaan pangan dan stabilitas dasar ekonomi dibandingkan proyek unggulannya.
Proyek pesawat N 250 disadari menyedot banyak anggaran, dan pemerintahan B.J. Habibie lebih fokus memulihkan kebutuhan pokok rakyat.
Selain itu, B.J. Habibie juga harus mampu menguatkan nilai tukar rupiah yang nyungsep. Saat itu nilai tukar rupiah Rp 16 ribu/dolar AS.
Kebijakan B.J. Habibie dalan konteks memberdayakan ekonomi rakyat dan menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS boleh dibilang berhasil.
Perekonomian rakyat yang sebelumnya lemah menjadi lebih berdaya. Nilai tukar rupiah yang sempat Rp 16 ribu/dolar AS bisa turun drastis menjadi Rp 6.500/dolar AS. Ini terjadi pada akhir tahun 1999.
B.J. Habibie menjadi Presiden RI mulai 21 Mei 1998 menggantikan Presiden Soeharto dan selesai menjabat pada 20 Oktober 1999.
Meski B.J. Habibie menjabat Presiden RI hanya 1 tahun 5 bulan, tetapi ada pelajaran yang bisa dicontoh, terutama dalam hal memberdayakan ekonomi rakyat dan menyingkirkan ego.