Oleh Pemimpin Redaksi Arasvara Sutiyono
PRESIDEN Prabowo Subianto sudah sekuat tenaga berupaya mensejahterakan rakyat. Selama hampir dua tahun memerintah, berbagai program sudah digulirkan.
Ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa ( Kopdes) Merah Putih, Sekolah Rakyat dan kebijakan lainnya.
Meluncurkan berbagai program maupun kebijakan yang klaimnya pro rakyat tentu harapannya bisa memuaskan publik. Nyatanya?
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5-19 Juli 2026 mencatat adanya penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 30, 1 persen
Pada November 2025 tingkat kepuasan publik terhadap Pesiden Prabowo masih bertengger di angka 81, 2 persen, sekarang tepatnya Juli 2026 melorot cuma 51, 1 persen.
Penurunan kepuasan publik ini didorong antara lain oleh persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Mereka yang tidak puas mencapai 49, 9 persen.
Selain itu, sektor politik dan penegakan hukum secara menyeluruh juga ikut mempengaruhi kenapa kepuasan publik terjun bebas.
Memburuknya persepsi publik terhadap indikator makro dan penegakan hukum seringkali menjadi sinyal awal atas pergeseran kepercayaan di tingkat domestik.
Penelitian SMRC bagi pemegang kekuasaan bisa jadi mengagetkan. Namun tidak ada salahnya bila survei ini dijadikan sarana untuk mengevaluasi roda pemerintahan.
Apakah program-program yang digulirkan sudah tepat. Apakah kebijakan baik pada bidang politik, ekonomi, hukum dan lainnya yang diambil pemerintah sudah pas.
Bila mencermati sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai publik kurang sreg pada sektor ekonomi yakni kebijakannya dianggap terlalu membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu, kebijakanya tidak efektif bagi kelas menengah dan melemahnya daya beli rakyat.
Progran populis MBG misalnya, secara niat program ini mungkin sangat mulia tetapi praktiknya banyak memunculkan "tikus-tikus" atau ladang bancakan kawanan "tikus".
Program unggulan lain yakni Kopdes Merah Putih. Program ini diyakini sebagian besar publik cuma sekadar membakar duit bersumber APBN. Publik menilai konsep menghadirkan koperasi ini juga rawan korupsi dan awut-awutan.
Bergeser ke bidang politik, model dan sikap Presiden Prabowo dikesankan publik grasa-grusu dan anti kritik. Bukan itu saja, gaya merangkul hingga membentuk koalisi terlalu gemuk melemahkan demokrasi. Kenapa? Karena check and balance menjadi lemah.
Menilik ke bidang hukum. Sorotan negatif diantaranya soal pelemahan anti korupsi. Publik juga merasa bahwa hukum seperti sedang dipermainkan sesuai dengan kehendak yang mempunyai kuasa.
Mencermati fakta ini catatan survei SMRC kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo yang melorot sepertinya masuk akal.
Presiden Prabowo tidak perlu reaktif dan melakukan sikap yang kontra produktif. Sebaliknya hasil survei ini tidak ada salahnya bila dijadikan bahan evaluasi, karena ini hanya alarm seputar kepuasan publik.
Alarm adalah tanda atau sinyal untuk menyampaikan informasi penting secara cepat.
Menghadapi sinyal seperti itu, Presiden Prabowo sebaiknya bersikap terbuka dan tidak anti kritik, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan atau program yang telah digulirkan. Setelah itu lakukan perbaikan-perbaikan dengan tepat.
Janganlah menyerang balik terhadap pihak yang mengkritik dengan melabeli londo ireng, antek asing dan label-label negatif lainnya.
Percayalah kritik adalah obat bukan racun. Justru kadang mereka yang bersikap yes man sejatinya sedang membaluri racun. ****