Oleh Pemimpin Redaksi Arasvara Sutiyono
BAGAI sudah menjadi langganan, setiap musim hujan sebagian wilayah Jakarta terendam banjir. Kapan kota megapolitan itu bisa nihil dari air bah, ini pertanyaan yang harus dijawab Pemprov DKI Jakarta.
Banjir melanda Jakarta sejak ratusan tahun lalu. Era VOC tepatnya tahun 1621, wilayah Batavia, setiap hujan deras terendam air bah.
"Tamu tak diundang" bernama banjir itu, kerap merendam Jakarta lantaran kondisi tofografinya yang landai dan berada di bawah permukaan air laut. Kondisi ini diperparah dengan adanya penurunan permukaan tanah, alih fungsi lahan di kawasan penyangga.
Dari masa ke masa banjir memang menjadi persoalan klasik di Jakarta. Malah pada tahun 1996, 2002, 2007, 2013, dan 2020, banjir ekstrem pernah melumpuhkan kota tersibuk di Indonesia ini.
Sesuai dengan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, minus Jakarta Pusat ada 41 lokasi rawan banjir. Dari lokasi-lokasi itu yang paling parah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
Di Jakarta Selatan, kelurahan yang rawan banjir yakni Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Ulujami, Pondok Labu dan Pejaten Timur. Di Jakarta Timur yakni Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan dan Cipinang Melayu.
Di Jakarta Barat yakni Rawa Buaya, Tegal Alur, Duri Kosambi dan Kedoya Selatan. Di Jakarta Utara yakni Pluit dan Pademangan Barat.
Bukan itu saja, setiap rob pemukiman warga di Rorotan, Pluit, Kamal Muara, Penjaringan dan Ancol juga terendam banjir.
Banjir sampai sekarang masih menghantui kehidupan warga. Awal tahun 2026 misalnya, air bah masih merendam pemukiman warga, salah satunya di Duri Kosambi. Tak tanggung-tanggung ketinggian air mencapai 1, 2 meter.
Lebih parah lagi meski tidak musim hujan tepatnya Mei, pemukiman warga juga pada kelelep diantaranya di Petogogan. Rumah-rumah warga terendam banjir hingga 1 meter lebih.
Fakta ini membuat Gubernur Pramono Anung geregetan. Ia bertekad sesegera mungkin bisa mengusir banjir dari Jakarta.
Apalagi Jakarta melalui UU Nomor 2 / 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah resmi ditetapkan menjadi Kota Global.
Bersandar pada World's Best Cities tahun 2026, Jakarta menempati peringkat ke 53 kota di dunia. Pramono menargetkan pada tahun 2045, Jakarta bisa masuk dalam jajaran 20 besar Kota Global. Berbagai upaya mulai dilakukan salah satunya mengatasi banjir.
Mengatasi banjir bukan sekadar omon-omon semata, tetapi perlu political will. Apa itu, yakni komitmen, tekad dan niat sungguh-sungguh dari pemegang kekuasaan untuk mengambil tindakan nyata, mengalokasikan anggaran dan sumber daya.
Persoalan Jakarta terendam air bah setidaknya ada tiga penyebab, pertama rob, kedua banjir lokal dan ketiga banjir "kiriman". Rob terjadi antara lain karena penurunan permukaan tanah dan permukaan air laut lebih tinggi dari pada daratan dan tanggul antara laut dengan darat belum sempurna.
Banjir lokal akibat curah hujan yang tidak mengalir ke saluran, penyumbatan tali air, pengguna bagian saluran untuk trotoar tanpa ada bagian bakal pemeliharaan.
Banjir "kiriman" terjadi lantaran curah hujan tinggi di daerah hulu seperti Bogor mengalir ke laut via 13 sungai yang ada di Jakarta.
13 Sungai itu yakni Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Buaran, Krukut, Cakung, Grogol, Mookevart, Cipinang, Baru Timur, Baru Barat, Jati Kramat dan Angke. Kondisi sungai-sungai itu saat ini sebagian besar memprihatinkan dangkal dan menyempit.
Mengatasi problematika tersebut, misalnya soal banjir "kiriman", Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya mengeruk, menata dan menormalisasi 13 sungai itu.
Mengatasi banjir lokal, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mengganti tali-tali air yang ada sekarang dengan lebih kuat dan lebih besar. Selain itu mengeruk waduk, danau dan juga memperbanyak embung.
Sedangkan mengatasi rob, tentunya dengan membangun tanggul-tanggul baru karena tanggul yang ada sudah pada retak sehingga air laut bisa merembes ke darat, menghentikan pengambilan air tanah secara jor-joran karena penurunan permukaan air tanah hingga kini masih terus terjadi.
Strategi, solusi maupun konsep mengatasi banjir di Jakarta, tentu para stakeholder pasti sudah pada paham.
Ilmu para pejabat Pemprov DKI Jakarta terutama Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta seputar persoalan yang satu ini, tentu juga sudah khatam.
Tidak bermaksud menggurui para stakeholder di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tetapi cuma ingin memompa semangat agar apa yang sudah menjadi konsep segera dilaksanakan dan dikerjakan. Jangan besantai-santai karena kebetulan sekarang kemarau.
Keruklah sungai, danau, dan waduk yang dangkal. Perbaiki juga tanggul-tanggul yang retak, ganti tali-tali air dengan yang lebih kuat dan lebih besar sehingga ketika hujan besar atau banjir bisa teratasi.
Ingat, banjir bisa menjadi batu sandungan Jakarta gagal masuk 20 besar Kota Global. Kini publik menunggu kota ini nihil dari banjir. ***