Oleh Pemimpin Redaksi Arasvara Sutiyono
Gubernur Pramono Anung Wibowo merencanakan menaikan ongkos Transjabodetabek. Kenaikan tarif itu nantinya berdasarkan jarak tempuh dan karakteristik rute.
Langkah Gubernur Pramono tentu saja mengundang reaksi publik. Ada yang pro banyak pula kontra. Dalihnya pun beragam.
Pelayanan Transjabodetabek mulai diterapkan pada era Pramono menjadi Gubernur Pemprov DKI Jakarta. Selain membantu memudahkan warga daerah penyangga beraktifitas ke ibukota mendapatkan transportasi murah juga untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
Saat ini pelayanan Transjabodetabek terus diperluas. Ada rute Bogor - Blok M/Dukuh Atas. Ada juga rute Blok M - Bandara SoekarnoHatta. Ongkos Transjabodetabek dipatok Rp 3.500 per penumpang sama dengan tarif Transjakarta itu sendiri.
Catatan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta subsidi tarif Transjabodetabek pada 2026 mencapai Rp 400 miliar. Dimana setiap penumpang mendapatkan subsidi Rp 12 ribu per perjalanan.
Bila dibandingkan dengan ongkos angkutan umum lain baik bus atau taksi tentu Transjabodetabek lebih murah.
Tarif Transjabodetabek maupun Transjakarta sama persis Rp 3.500 per penumpang. Ongkos sebesar itu berlaku sejak buskota bebas hambatan ini dioperasikan alias belum pernah dinaikan.
Transjabodetabek Bogor - Blok M / Dukuh Atas dioperasikan sejak 5 Juni 2025. Sedangkan rute Blok M - Bandara SoekarnoHatta mulai beroperasi 12 Maret 2026.
Sejarah Transjakarta yang populer disebut busway beroperasi di ibukota pada 2004 yakni era Bang Yos menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Busway atau Bus Rapid Transit (BRT) pertama kali melayani rute Blok M - Kota dengan tarif Rp 3.500 per penumpang.
Busway konsep jalurnya mengadopsi kota Bogota, Kolombia yakni TransMilenio. Langkah Bang Yos meniru Bogota tidak lain untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
Saat ini Transjakarta sudah ada 14 koridor. Malah beroperasinya diperluas hingga daerah penyangga armadanya dinamai Transjabodetabek.
Bersandar data Pemprov DKI Jakarta jumlah penumpang buskota bebas hambatan pada 2025 mencapai 413 juta orang. Per hari lebih kurang 1 juta penumpang.
Antusiasme warga naik buskota bebas hambatan ini berbanding lurus dengan berkurangnya kemacetan di ibukota.
Sekarang kemacetan di Jakarta terutama jam berangkat dan pulang kerja belum sepenuhnya teratasi. Namun Jakarta yang nota bene sebagai ibukota negara setidaknya di tingkat nasional bukan menjadi kota termacet. Masih ada beberapa kota besar di Indonesia yang lebih macet dibandingkan Jakarta.
Balik ke kembungnya atau besarnya subsidi Transjabodetabek yang konon mencapai Rp 400 miliar per tahun dan adanya Gubernur Pramono ancang-ancang menaikan tarif tentu sudah seharusnya para gubernur daerah penyangga dan Jakarta duduk bareng untuk berembug.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai ketua dewan penasehat otonomi daerah bisa memfasilitasi pertemuan para gubernur itu untuk mencari solusi yang pas.
Sesuai dengan perundang-undangan yakni Perpres Nomor 91/2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Wapres RI adalah ketua DPOD. Tugasnya diantaranya menyelesaikan berbagai masalah atau perselisihan yang muncul dalam dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Merujuk Perpres DPOD tentu wapres berkewajiban memberikan arahan seputar bagaimana sebaiknya kebijakan tarif Transjabodetabek diterapkan. Dengarkan pendapat para gubernur di daerah terkait dan langkah apa yang harus diambil.
Sudah tepatkah bila ongkos Transjabodetabek dinaikan padahal ekonomi warga sedang terpuruk. Atau apa perlu tiga daerah yakni Jakarta, Jabar, dan Banten patungan menanggung beban subsidi penumpang. Silakan dirembug.
Kini saatnya Wapres Gibran cawe-cawe mengatasi persoalan ini. Dan publik menunggu sekaligus berharap adanya kebijakan yang solutif bukan memberatkan.***