Oleh Pemimpin Redaksi Arasvara Sutiyono
ARASVARA.ID - PUCUK pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Dadan Hindaya kepala, Sony Sonjaya wakil kepala dan Lodewyk Pusung wakil kepala ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung karena kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG)
Memalukan. Ya memang memalukan. Tokoh terdidik yang sebelumnya memiliki reputasi mentereng malah tersungkur di jeruji besi. Tapi ya begitulah, banyak penggede yang berkelakuan buruk dan akhirnya terjerat korupsi.
Jauh sebelumnya publik sudah menduga banyak pihak terkait program MBG bakal masuk hotel prodeo terutama penggede pengelolanya. Presiden Prabowo Subianto sepertinya baru tersadar sehari sebelum tiga pucuk pimpinan BGN dicokok Kejaksaan Agung. Indikasinya mereka dicopot terlebih dahulu.
Kronologinya. Selasa (2/6/2026) tiga pucuk BGN dicopot Prabowo, kemudian Rabu (3/6/2026) penyidik jampidsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dadan, Sony dan Lodewyk langsung ditetapkan sebagai tersangka.
Kini pucuk pimpinanan BGN dikendalikan oleh Nanik S Deyang sebagai kepala, Agustina Arumsari sebagai wakil kepala dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Kasus yang membelit Dadan, Sony dan Lodewyk ini menurut dugaan Kejaksaan Agung yakni terjadi penyimpangan dalam proses penunjukan yayasan sebagai mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan pada masing-masing sekolah. Tetapi sejumlah yayasan ditunjuk sebagai mitra dan diduga menjadi sarana tindak pidana yang terafiliasi dengan pejabat di lingkungan BGN.
Kejaksaan Agung menilai yayasan-yayasan itu tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra MBG. Namun yayasan-yayasan tersebut tetap saja mendapatkan persetujuan dan tentu menerima insentif yang nilainya setiap hari sangat wow yakni miliaran rupiah.
Selain penunjukan yayasan persoala yang menyeret Dadan cs ditahan adalah pengadaan motor listrik, pengadaan sepatu, pengadaan televisi dan pengadaan komputer tablet.
MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini pada 2026 menyedot duit rakyat bersumber APBN Rp268 triliun dari pagu awal yang direncanakan senilai Rp335 triliun.
Kebijakan ini merujuk bentuk efisiensi dari pemerintah agar dana BGN dapat disalurkan secara lebih optimal tanpa mengganggu kualitas nutrisi lebih 61, 96 juta. Dan penyaluran didistribusikan via 27.952 SPPG yang tersebar di nusantara.
Niat menggulirkan MBG sejatinya baik. Tujuannya tidak lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberi nutrisi kelompok rentan seperti anak sekolah, balita dan ibu hamil.
Langkah strategis ini tentunya untuk mencegah stunting, mempertajam fokus belajar di sekolah dan sekaligus menggerakan roda ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
Faktanya? Pengelolaan MBG bisa disebut amburadul. MBG menimbulkan sederet persoalan. Ada masalah keracunan, persoalan higienitas, problem potensi pemborosan anggaran, penurunan omzet pedagang kantin sekolah dan lainnya.
Sesuai dengan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) total korban yang keracunan akibat MBG sebanyak 33.626 pelajar. Angka ini terhitung sejak 2025 sampai April 2026 yang tersebar di 31 provinsi termasuk Jakarta yang notabene kota maju kota megapolitan.
Wajar bila sebagian masyarakat menolak kehadiran MBG. Tidak tanggung-tanggung penolakan itu langsung didengar Prabowo saat memperingati hari buruh.
Di hadapan buruh, presiden menanyakan langsung kepada mereka, "Apakah MBG bermanfaat?" Jawab buruh dengan lantang, "TIDAAAKKKK".
Kenyataan ini tidak bisa ditampik begitu saja karena itu suara rakyat yang termasuk pemegang kedaulatan negeri.
Program MBG sebaiknya dihentikan. Jangan ngeyel. Evuluasi menyeluruh, misal evaluasi soal menu, keamanan higienes pangan, kepatuhan hukum dan anggaran. Mitigasi persoalan dan petakan dengan teliti sebelum menerapkan kebijakan.
Apalagi saat ini sebagian masyarakat mencurigai program MBG cuma sarana untuk memburu rente bagi penguasa dan pihak yang memiliki akses dengan penguasa demi menyiapkan hajat pada 2029.
Sekali lagi jangan ngeyel. Hentikan MBG dan evaluasi secara menyeluruh. MBG itu memang bermasalah sejak lahir karena digulirkan sangat terburu-buru.
Sekadar pesan tidak ada salahnya mendengar suara publik dan ke mana arah yang diinginkan.