Ramai ICW Soroti Paket Pengadaan Influencer Perusahaan Raffi Ahmad Capai Rp14,69 Miliar

JAKARTA, ARASVARA.ID – Ramai diperbincangan publik, Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPKP) mencapai Rp14,69 Miliar.

Dalam temuannya dan rilis ICW merinci lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek pada 2024, termasuk penayangan video YouTube RANS senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, TikTok Rp144,42 juta, serta jasa kehadiran dalam acara sebesar Rp2,52 miliar. Sementara itu, tiga kontrak KKP masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar.

ICW mempertanyakan mekanisme pengadaan yang secara spesifik mencantumkan akun media sosial tertentu.

Staf Divisi Investigasi ICW, Zararah Azhim Syah, menilai, praktik tersebut berpotensi mengarah pada spec-locking, yakni spesifikasi pekerjaan yang menguntungkan penyedia tertentu sehingga membatasi persaingan dalam pengadaan pemerintah.

ICW turut menyoroti keterkaitan perusahaan penerima kontrak dengan Raffi Ahmad, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Berdasarkan dokumen korporasi yang dikutip ICW, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, sementara Raffi merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan induknya.

Sorotan itu muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. ICW membandingkan nilai kontrak satu Instagram Story sebesar Rp575,65 juta dengan perkiraan dana desa yang tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa setelah penyesuaian anggaran pada 2026.

ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024-2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kontrak penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp575,65 juta.

RANS Buka Suara

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) buka suara terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,69 miliar dengan dua kementerian.

Dalam klarifikasi resmi pada Selasa (10/11), perusahaan menegaskan, seluruh kerja sama dilakukan secara profesional melalui prosedur pengadaan yang transparan dan akuntabel.

RANS merinci total nilai kerja sama sebesar Rp14.696.955.002, terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye KKP senilai Rp10,79 miliar. Perusahaan menyatakan, harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya.

Pihak RANS menilai, angka tersebut bukan semata biaya unggahan media sosial, melainkan mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran pemengaruh dalam acara, program off-air, dan aktivitas promosi lainnya. Empat kampanye itu diklaim menghasilkan lebih dari 150 output dengan total lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital.

Pengadaan Diakui Melalui Mekanisme Berlaku

Menanggapi sorotan tersebut, RANS menyatakan, pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk platform Inaproc.id atau e-catalogue.com. Perusahaan menegaskan, setiap proses mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi pemerintah terkait.

RANS menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bertujuan mempromosikan museum-museum Indonesia, sedangkan kampanye KKP berfokus pada edukasi potensi kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan kampung nelayan serta fasilitas pendukungnya di sejumlah daerah.

Dalam laporan informasi atau fakta material yang disampaikan pada 10 November 2026, RANS juga menyatakan, persoalan tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

KKP Respon Tudingan ICW

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang.

Dalam siaran persnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dikutip Rabu (11/11/2026). Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, berikut beberapa poin yang bisa kami sampaikan:

1. Publikasi dan komunikasi publik, merupakan salah satu tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP.

2. Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.

3. Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.

4. Pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi.

5. Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

6. KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

7. Masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi KKP untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.