ARASVARA.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di bidang pasar modal. Penindakan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aktivitas perdagangan saham dan kepatuhan emiten.

Dari keseluruhan kasus tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dari tiga kasus manipulasi perdagangan saham. Selain itu, regulator menjatuhkan denda administratif dengan nilai total Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal.

Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, transaksi material, transaksi afiliasi, hingga kewajiban pengalihan saham. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan, menjaga integritas perdagangan, serta memberikan perlindungan lebih baik kepada investor.

Manipulasi Saham HOMI Libatkan 15 Rekening Efek

Kasus pertama berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sebenarnya.

Pemeriksaan menemukan keterlibatan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. Aktivitas tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah. Keuntungan yang diperoleh secara tidak sah tercatat sebesar Rp6.893.961.022 dan diperintahkan untuk dikembalikan oleh pihak-pihak terkait.

OJK juga menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) kepada Teddi Budiman selama 5 tahun, Hermanto selama 10 tahun, serta Indra S. selama 3 tahun. Selain itu, OJK memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang terkait dengan aktivitas tersebut melalui perusahaan efek masing-masing.

Kasus SAMF dan SMDM Tambah Nilai Keuntungan Tidak Sah

Kasus manipulasi kedua terjadi pada saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) selama 4–19 Mei 2021. OJK menemukan transaksi yang menciptakan gambaran perdagangan semu dengan melibatkan Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Nilai keuntungan tidak sah dalam kasus SAMF terdiri atas Rp10.836.819.367 yang dikaitkan dengan Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur, serta Rp1.717.032.907 yang dikaitkan dengan Andre Parlindungan dan pihak-pihak lainnya. OJK memerintahkan pengembalian kedua nilai tersebut. Larangan berkegiatan di sektor PMDK juga dijatuhkan, termasuk selama 5 tahun kepada Ir JK Kristiyono dan Andre Parlindungan serta 10 tahun kepada Rudi Riang Hepat. Rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas juga diperintahkan untuk ditutup.

Kasus ketiga menyangkut saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada periode 6 September hingga 18 Oktober 2022. Pemeriksaan menemukan manipulasi yang melibatkan sembilan pihak, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto. Keuntungan tidak sah mencapai Rp4.322.722.400 dan diperintahkan untuk dikembalikan. Para pihak dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK, dengan masa 5 tahun bagi Aldo Pratama Purnomo dan 3 tahun bagi Johan.

Pelanggaran Keterbukaan Informasi dan Transaksi Material

Kasus keempat berkaitan dengan PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), Dewan Komisaris, dan Direksi perusahaan pada 2022. OJK menemukan ketidakpatuhan dalam penyampaian informasi atau fakta material kepada regulator dan masyarakat, termasuk tidak dicantumkannya informasi terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 November 2022 dalam laporan tahunan perusahaan.

Atas pelanggaran tersebut, PT Indosterling Technomedia Tbk dikenai denda Rp250 juta. Sean William Henley dijatuhi denda Rp200 juta, sedangkan Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha masing-masing dikenai denda Rp80 juta. Dengan demikian, total denda untuk kasus TECH mencapai Rp690 juta.

Page Break

Kasus kelima melibatkan PT Karya Bersama Anugerah Tbk yang tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Perusahaan dikenai denda Rp800 juta. Dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, juga dikenai denda secara tanggung renteng sebesar Rp400 juta atas pelanggaran tanggung jawab pengurusan perusahaan.

Pelanggaran Pengalihan Saham dan Transaksi Afiliasi

Kasus keenam menyangkut PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk yang belum mengalihkan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025. Saham tersebut berasal dari pembelian kembali pada periode 21 September hingga 23 November 2015. OJK menjatuhkan denda Rp550 juta dan memerintahkan perusahaan menyelesaikan pengalihan saham dalam waktu 6 bulan sejak 12 Oktober 2026.

Kasus ketujuh berkaitan dengan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Perusahaan dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera. Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan denda administratif sebesar Rp325 juta.

Kasus kedelapan melibatkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terkait kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, sebelumnya bernama PT Holcim Indonesia Tbk, dengan kode saham SMCB. Perusahaan seharusnya mengalihkan sedikitnya 2,62 persen dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lambat 2 tahun setelah penawaran tender wajib selesai pada 22 April 2019, yaitu 22 April 2021. OJK meminta pengalihan kepada masyarakat diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026 dan menjatuhkan denda Rp550 juta.

Mark Dynamics dan Anugerah Kagum Karya Utama Ikut Disanksi

Kasus kesembilan berkaitan dengan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk yang tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. OJK menyatakan perusahaan melanggar sejumlah ketentuan dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 dan menjatuhkan denda administratif sebesar Rp75 juta.

Kasus kesepuluh melibatkan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk terkait pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. OJK menemukan sejumlah persoalan dalam penyajian laporan arus kas, pencatatan piutang dan utang pihak berelasi, pelaporan transaksi afiliasi, serta penyampaian informasi kepada publik. Perusahaan dikenai denda Rp300 juta dan peringatan tertulis.

Dalam kasus yang sama, Jailani dikenai denda Rp15 juta atas pelanggaran ketentuan terkait audit laporan keuangan tahun 2020. Pemeriksaan juga menyoroti sejumlah angka dalam laporan perusahaan, termasuk penyajian penerimaan atau pembayaran dari pihak berelasi sebesar Rp30.539.592.781 dan pembayaran kepada pihak berelasi terkait piutang sebesar Rp761.895.560 yang dinilai tidak disajikan pada pos laporan arus kas yang semestinya.

Total Sanksi OJK Capai Rp23,77 Miliar dan Denda Rp3,71 Miliar

Secara keseluruhan, tiga kasus manipulasi saham HOMI, SAMF, dan SMDM menghasilkan nilai keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp23.770.535.696 atau sekitar Rp23,77 miliar. Angka tersebut merupakan nilai perintah pengembalian, bukan jumlah yang sudah dipastikan berhasil dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Sementara itu, total denda administratif yang dikenakan dalam berbagai pelanggaran mencapai Rp3.705.000.000 atau sekitar Rp3,71 miliar. Nilai tersebut berasal dari sanksi terhadap perusahaan, pengurus, dan pihak terkait dalam kasus TECH, Karya Bersama Anugerah, Steel Pipe Industry of Indonesia, Garudafood, Semen Indonesia, Mark Dynamics, serta Anugerah Kagum Karya Utama.

OJK menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya diukur dari besarnya denda atau jumlah kasus yang ditangani. Efektivitas tindakan korektif, kepatuhan pihak yang dijatuhi sanksi, serta perbaikan perilaku pelaku pasar menjadi bagian penting untuk memastikan pasar modal Indonesia semakin transparan, berintegritas, dan memberikan perlindungan kepada investor.