ARASVARA.ID - Rencana ekspansi infrastruktur kecerdasan buatan (AI) secara global kini menghadapi ganjalan besar akibat meningkatnya gelombang penolakan masyarakat terhadap pembangunan pusat data (data center).
Penolakan publik yang meluas dari Amerika Serikat (AS), Eropa, hingga Asia ini menjadi variabel risiko baru yang berpotensi menghambat investasi bernilai sangat fantastis.
Di wilayah Eropa, nilai investasi data center yang terkena dampak diperkirakan menembus angka sekitar US$42 miliar atau lebih dari Rp752 triliun.
Associate Profesor HEC Paris, Oliver Darmouni mengatakan, di kawasan Eropa sendiri, eskalasi penolakan tercatat melonjak tajam dalam kurun waktu yang terbilang relatif singkat. Sepanjang periode Januari hingga April 2026 saja, tercatat lebih dari 70 proyek data center yang secara resmi ditolak atau dibatasi izin operasionalnya.
Jumlah pembatasan proyek di awal tahun 2026 tersebut bahkan telah melampaui total akumulasi penolakan yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Oliver Darmouni menjelaskan, beberapa pemerintah negara bagian dan kawasan di Eropa mulai menerapkan kebijakan ketat. Skotlandia memilih menunda penerbitan izin persetujuan data center hyperscale, sedangkan Denmark menempatkan permohonan akses jaringan listrik bagi proyek data center di urutan antrean paling belakang.
Di Spanyol, pengetatan regulasi diusulkan lewat kewajiban penggunaan minimal 80% pasokan listrik dari sumber energi terbarukan. Kebijakan ini mewajibkan pengembang untuk menanggung biaya transisi energi agar tidak mengganggu keandalan pasokan listrik umum.
Aksi penolakan warga umumnya dipicu oleh kekhawatiran atas tingginya beban konsumsi energi listrik dan pasokan air bersih yang diserap fasilitas data center.
Sementara itu, dampak di pasar Amerika Serikat bahkan jauh lebih masif dengan estimasi proyek yang terhambat mencapai nilai senilai US$77 miliar. Angka-angka ini mencerminkan tingginya tensi konflik antara ambisi pengembangan teknologi AI dan daya dukung lingkungan setempat.
Pemerintah Korea Selatan menekankan, tepatnya distrik Geumcheon, Seoul, mewajibkan pengembang mengantongi persetujuan mayoritas warga dalam radius 200 meter dari lokasi proyek. Padahal, pemerintah pusat Korea Selatan sebelumnya memproyeksikan pusat data AI sebagai pilar investasi utama untuk menopang sektor industri semikonduktor nasional.
Selanjutnya, CEO Verne, Dominic Ward mengatakan, tarik-ulur antara dorongan ekspansi teknologi dan pengetatan aturan daerah diperkirakan bakal makin menyulitkan iklim investasi ke depan.
Kemampuan kelompok masyarakat dalam menggagalkan proyek bernilai hingga US$10 miliar kini dipandang sebagai potensi risiko bisnis yang sangat nyata.
Industri pusat data kini tidak lagi bisa beroperasi secara tertutup, melainkan harus bertransformasi menjadi sektor transparan yang memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial secara langsung.