Oleh Pemimpin Redaksi Arasvara Sutiyono
ARASVARA.ID - SELASA, 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun. Roda pemerintahan yang hampir separuh jalan dari lima tahun sesuai periodesasinya, dinilai publik belum memuaskan.
Delapan kali Presiden Prabowo sudah bongkar-pasang anggota Kabinet Merah Putih, tetapi belum juga bisa mensejahterakan rakyat.
Kehidupan rakyat masih jauh dari kata makmur. Harga kebutuhan pokok makin tak terjangkau kantong.
Daya beli rakyat dari ke hari kian melemah. Lapangan kerja juga sangat langka, hingga pengangguran semakin banyak.
Janji Wakil Presiden (Wapres) Gibran yang akan menyediakan 19 juta lapangan kerja sepertinya juga tinggal janji. Nyatanya ZONK.
Dua tahun berkuasa, publik belum puas. Mereka mempertanyakan cara Presiden Prabowo menahkodai pemerintahan. Rakyat mau dibawa ke mana?
Apa yang Masyarakat Mau?
Di bidang ekonomi, rakyat menilai masih jauh dari harapan. KKN masih subur. Buktinya korupsi juga masih terjadi di mana-mana.
Bukan itu saja, penegakan hukum juga terus disorot publik. Hukum terasa tajam ke bawah, tetapi sangat tumpul ke samping dan ke atas.
Deretan fakta itu mengundang publik, termasuk mahasiswa tergerak untuk mengevaluasi pemerintahan Prabowo - Gibran yang sudah berjalan dua tahun, tetapi terasa kurang nendang dalam segala bidang.
Kemarin ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat berunjukrasa di Tugu Proklamasi dan Patung Tani, Jakarta Pusat. Berbagai kritik diteriakan aliansi mahasiswa tersebut.
Aliansi mahasiswa itu antara lain dari UI, ITB, UGM, Unair, Unpad, Undip, UB, Unnes, dan perguruan tinggi lainnya. Saat unjuk rasa mereka mengusung lima tuntutan utama sebagai bentuk evaluasi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lima tuntutan utama
Menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, menjamin kesehatan warga, serta menindak tegas korporasi penyebab krisis.
Memperbaiki tata kelola ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar.
Menghentikan pembatasan dan kebebasan berpendapat.
Memberantas praktik KKN secara tegas.
Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan serta pelayanan publik yang masih mahal dan meratakan aksesnya.
Tuntuan yang diteriakan aliansi mahasiswa itu adalah bagian dari evaluasi terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun. Pemerintah sudah seharusnya meresponnya.
Pemerintah Harus Intropeksi
Jadikanlah tuntutan itu sebagai momentum bagi pemerintah untuk bercermin dan berintrospeksi. Bagaimana selama ini menggerakan roda pemerintahannya.
Tuntutan utama aliansi mahasiswa itu bukan tuntutan asal. Melainkan, tuntutan itu adalah riil yang sekarang dirasakan sebagian besar rakyat.
Apalagi sebelum menggelar demonstrasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah menghimpun keresahan masyarakat melalui survei. Dimana survei dilakukan mulai dari Sumatera hingga Papua.
Hasil survei ternyata 78,8 persen koresponden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah GAGAL.
Dalam survei itu memotret sederet persoalan yang diharapkan segera ditangani oleh pemerintah.
Persoalan mendasar yang menjadi sorotan publik yakni harga kebutuhan pokok mahal, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara serta pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.
Bukan itu saja, 83,5 persen responden saat dilakukan survei menyoroti deforestasi (proses hilangnya hutan akibat alih fungsi-red) dan kebakaran hutan yang dinilai menjadi persoalan serius.
Saat survei, biaya pendidikan yang mahal juga dipersoalkan rakyat.
Responden juga menilai sektor ekonomi dan keuangan menjadi bidang yang harus diperbaiki pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain Jakarta, ribuan mahasiswa Yogyakarta juga menggoyang pemerintah. Mereka berunjukrasa di kotanya untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mahasiswa antara lain mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai memboroskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pendapat, kritik dan evaluasi yang dilakukan mahasiswa melalui unjuk rasa pada dasarnya bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara.
Kini saatnya pemerintah menjawabnya dengan meningkatkan kerja. Bukan malah sibuk mencari alasan atau dalih-dalih pembenaran.