ARASVARA.ID - Penetapan data kelompok masyarakat atau desil belakangan ini dikeluhkan sebagian besar warga miskin. Pasalnya, wong cilik itu mendadak dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos), sehingga kepala pusing tujuh keliling.
Pendataan desil ekonomi masyarakat dinilai tidak sesuai dengan kondisi rill di lapangan.
Dampaknya tentu banyak warga miskin dan warga rentan miskin tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah baik itu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program lainnya.
Tak jarang wong cilik seperti pengemudi ojek online (Ojol), asisten rumah tangga, dan kuli dimasukkan ke dalam kategori desil tinggi. Artinya mereka dikategorikan sebagai kelompok warga mampu.
Dimasukkannya ke kelompok tinggi, akibatnya mereka yang biasanya mendapat bansos menjadi melonggo. Tak ada bantuan apapun dari pemerintah.
Adanya karut-marut seputar desil, saat ini banyak wong cilik yang plonga-plongo doang. Mereka gigit jari karena tidak mendapatkan bantuan.
Apa itu desil?
Desil adalah pembagian masyarakat menjadi kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari paling miskin sampai dengan yang paling sejahtera.
Sistem ini menjadi dasar pemerintah dalam menentukan siapa saja yang masuk kategori prioritas penerima program bantuan, seperti bansos dan lainnya.
Adapun desil itu terbagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 (kelompok masyarakat paling miskin), desil 2 (sangat rentan miskin), desil 3 dan 4 (rentan atau hampir miskin), desil 5 dan 6 (menengah), desil 7, 8 dan 9 (menengah ke atas), dan desil 10 (kelompok paling sejahtera).
Mengacu dari pengelompokan itu, maka ditetapkan mereka penerima program bansos utama yakni desil 1-4 masuk PKH, desil 1-5 menerima program sembako dan 1-5 mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan.
Anehnya walau sudah dikelompokan, tetapi banyak juga warga miskin yang masuk desil 1 tidak mendapatkan bantuan dari PKH. Selain itu, juga tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT).
Sistem Desil Bikin Bingung
Ny Sastri, warga Jakarta Pusat, contohnya. Ia kini mengaku bingung dengan sistem desil.
"Gara-gara desil jadi ruwet. Kami yang biasanya dapat PKH jagi kagak. BLT juga kagak dapat. Sekarang dapatnya KJP doang," tuturnya, Selasa, (29/9/2026).
Sambil selonjor di rumah kontrakan yang sempit itu, ia berharap sistem bansos kepada warga miskin dikembalkan seperti semula. "Sudahlah, jangan pakai desil-desilan," sambungnya.
Bukan cuma dia yang mengeluhkan karut-marutnya desil. Ny. Warmiah, warga Jakarta Timur, mengaku sejak ada desil bantuan dari pemerintah maupun Pemprov DKI Jakarta terhenti. Padahal, sudah bertahun-tahun dirinya mendapatkan bantuan sosial.
Lebih aneh lagi, meski dia sudah jelas orang miskin yang untuk memenuhi kebutuhan hidup bergantung dari uluran warga, tetapi dikelompokan dalam desil 6 sampai dengan 10.
"Boleh dibilang saya ini orang miskin di dunia, eh karena desil jadi tidak dapat bansos dari pemerintah," ucapnya.
Karut-marut desil bukan saja di Jakarta semata. Di Sumut, ruwet seputar desil juga terjadi.
Warga ramai-ramai mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Mereka memverifikasi status ekonomi yang ada dalam desil demi mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar.
Adanya fakta ini, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) tidak menjawab subtansinya. Kemensos menyebutkan desil bukan ukuran langsung untuk menentukan seseorang itu kaya atau miskin.
Desil pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Tingkatan ini diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi dan dibagi dalam 10 kelompok.
Gubernur Pramono Anung Wibowo ketika ditanya pers seputar karut-marut desil, menjawab pihaknya tidak bisa melakukan intervensi karena itu kebijakan pemerintah pusat.
Mencermati hal itu sudah bisa disimpulkan gegara desil karut-marut, maka rakyat miskinlah yang menjadi korban.
Sesuai dengan data BPS, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 22, 93 juta. Mereka sebagian besar hidup di pedesaan.
Banyaknya orang miskin tentu akibat terpuruknya ekonomi dan ketimpangan ekonomi.