Oleh Pemimpin Redaksi Arasvara Sutiyono
RASA was-was menghantui sejumlah siswa saat menerima dan hendak menyantap makanan bergizi gratis (MBG). Mereka khawatir nasibnya seperti apa yang banyak diberitakan di media yakni menjadi korban keracunan.
Ada siswa yang takut menyantap MBG, tetapi memilih membawa pulang. Di rumah, MBG kadang dibiarkan saja alias tidak dimakan.
Siswa tak berani menolak MBG lantaran takut dimarahi pihak sekolah di mana mereka menimba ilmu atau oleh pemerintah.
Kekhawatiran dan rasa was-was sejumlah siswa di Jakarta terhadap MBG bisa dimaklumi. Kenapa? Karena seperti yang diberitakan, banyak siswa yang sudah menjadi korban keracunan.
Di Jakarta sendiri seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan sudah ada ratusan siswa yang menjadi korban keracunan MBG.
Siswa-siswa itu keracunan diduga setelah menyantap jatah MBG. Awalnya mual-mual dan diare. Mereka sempat dilarikan ke rumah sakit.
Korban keracunan MBG bukan saja di Jakarta. Siswa di Pati (Jateng) ada ratusan orang yang terkapar keracunan MBG.
Di Lombok Tengah (NTB), Sleman ( Yogyakarta), Sidoarjo (Jawa Timur), Karo (Sumut) dan masih banyak lagi daerah lainnya yang siswanya juga menjadi korban keracunan MBG.
Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), siswa yang telah menjadi korban keracunan MBG menyebar di 36 provinsi.
Sejak MBG digulirkan 6 Januari 2025 via Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 40.759 siswa menjadi korban keracunan MBG. Data ini hingga awal Agustus 2026.
Terhadap korban keracunan MBG, pihak pemerintah langsung melarikan ke rumah sakit terdekat. Sejauh ini belum ada pihak SPPG yang diseret ke meja hijau karena kasus siswa keracunan.
Banyaknya siswa yang menjadi korban keracunan MBG mengundang reaksi publik. Banyak di antara mereka mendesak MBG dievaluasi total atau dimoratorium sementara.
Selain tata kelolanya amburadul, sehingga banyak siswa yang menjadi korban keracunan, publik juga menilai kehadiran MBG menjadi ajang bancakan para koruptor mendodos uang negara. Hanya saja desakan publik tidak serta-merta diindahkan Presiden Prabowo Subianto .
Prabowo dalam beberapa kesempatan menegaskan tidak akan menghentikan program MBG. Dalihnya MBG sangat penting untuk mengatasi stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Desakan publik agar Prabowo memoratorium MBG bisa dipahami, karena dampak keracunan makanan bukan saja berisiko negatif terhadap kesehatan, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang ujungnya mengganggu kosentrasi belajar siswa.
Seyakin-yakinnya bahwa Prabowo sebenarnya sudah mengetahui tentang banyaknya siswa yang menjadi korban keracunan MBG. Namun, mungkin bagi Prabowo menghentikan MBG itu adalah sebuah dilema.
Selain Koperasi Desa Merah Putih, MBG adalah program unggulan pemerintahan Prabowo. Maka tidak heran tiada hari bagi Prabowo tanpa berbicara seputar MBG.
Kengototan Prabowo mempertahankan MBG bisa jadi karena sudah ada MoU (Memorandum of Understanding) alias nota kesepakatan antara pemerintah dengan para pengelola SPPG.
Terlepas benar tidaknya rumor bahwa adanya pengelola SPPG adalah lingkaran Istana, penggede partai politik dan oligarki, tetapi yang jelas untuk mendirikan dapur MBG harus menggelontorkan duit yang tidak sedikit.
Ini juga mungkin yang membuat Prabowo tidak bisa begitu saja mau menghentikan MBG. Sebab, bila MBG dihentikan, para investor SPPG dipastikan merugi dan bisa menjadi persoalan hukum.
Sebaliknya bila MBG terus berjalan berpotensi besar akan ada lagi siswa yang menjadi korban keracunan. Dilema memang dilema. Sebab, tata kelola SPPG banyak yang masih jauh dari kata baik.
Ibaratnya posisi Prabowo saat ini sedang "terjepit" MBG, maju kena mundur juga kena. Maju terus menjalankan MBG protes publik akan menjadi-jadi, tetapi menghentikan MBG bakal bisa berhadan dengan investor SPPG.
Berdasarkan data, untuk mengelola satu SPPG setiap rekanan harus berinvestasi antara Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 6 miliar.
Setiap satu SPPG memproduksi 2 ribu sampai dengan 3 ribu porsi. Setiap porsi dihargai Rp 15 ribu. Rinciannya Rp 10 ribu bahan makanan, Rp 3 ribu biaya operasional dan Rp 2 ribu biaya fasilitas.
Selain itu, setiap satu pengelola SPPG diberikan insentif oleh pemerintah Rp 6 juta per hari. Berarti setahun insentifnya sekitar Rp 1, 87 miliar.