JAKARTA, ARASVARA.ID – Mabes Polri resmi memecat jendral polisi aktif Irjen Pol Eko Hadi Santoso dari Korps Bhayangkara setelah ditetapkan tersangka sebagai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara dan publik figur.
Irjen Pol Eko Hadi Santoso resmi dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah disidang Komisi Kode Etik Polri pada Selasa (17/11/2026) kemarin.
Pemecatan tersebut di Gedung Propam Polri selama sembilan jam. "Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Turnoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menerangkan bahwa dalam persidangan telah dihadirkan sembilan saksi. Bahkan, salah satu saksi berinisial DN dihadirkan untuk meringankan dari pihak Eko Hadi Santoso.
Menurut Trunoyudo, dalam sidang ini pun telah dinyatakan bahwa Eko Hadi Santoso melakukan perbuatan tercela. Dia pun terbukti bersama-sama melakukan ilegal akses dengan perangkat milik Mabes Polri untuk melakukan penyadapan.
Rumah Eko Hadi Santoso Digeledah Bareskrim
Penyidik Bareskrim Polri menggeledah rumah jendral polisi yang baru dipecat Eko Hadi Santoso terkait dugaan makar dalam penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menerangkan pihaknya melakukan penggeledahan kediaman Eko Hadi di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” ucap Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara (keamanan negara), makar, akan disampaikan saat press conference, lengkap,” katanya.
Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (perwira tinggi) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi, dan eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Keempatnya dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.