JAKARTA, ARASVARA.ID – Tersangka kasus dugaan pemerasan dan korupsi Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak kunjung ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya usai dua kali mangkir dari pemeriksaan perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan, yang bersangkutan masih bersikap komunikatif setiap kali dipanggil penyidik.

"Ya, yang bersangkutan kan sudah hadir, juga di beberapa kali mungkin ada argumen-argumen ataupun acara lain," kata Budi kepada wartawan kemarin.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pemerasan Eks Ketua KPK Firli Bahuri Sempat Mandek, Polisi Temui Saat Olahraga Badminton

Firli Bahuri juga telah mengajukan gugatan praperadilan sebanyak tiga kali. Menurut Budi, penyidikan harus dihentikan sementara selama proses persidangan praperadilan berlangsung. “Kan (Firli) juga melakukan gugatan praperadilan. Itu kita hormati juga, itu haknya seseorang untuk melakukan gugatan praperadilan," tutur Budi.

Sempat Ditolak Gugatan Praperadilan

Gugatan praperadilan pertama diajukan Firli pada 24 November 2023, tak lama setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, permohonan tersebut ditolak. Firli kembali mengajukan gugatan praperadilan pada 22 Januari 2024, tetapi kemudian mencabut gugatannya. Pada 12 Maret 2025, Firli kembali mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023. Saat itu, Syahrul tengah tersandung kasus korupsi yang ditangani KPK.

Baca Juga: Febrie Adriansyah Melawan Lewat Praperadilan, Diberhentikan Sementara Jaksa Agung

Dalam proses penyidikan, polisi menyita dokumen penukaran valuta asing (valas) senilai Rp 7.468.711.500 dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura. Dokumen tersebut berkaitan dengan transaksi di sejumlah gerai penukaran uang atau money changer selama periode Februari 2021 hingga September 2023.

Firli Bahuri dijerat dengan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP. Setelah itu, ia dicopot dari jabatan Ketua KPK RI. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firli dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada 1 dan 6 Desember 2023 di Bareskrim Polri.