JAKARTA, ARASVARA.ID – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut mundur dari jabatannya sebagai orang nomor dua Republik Indonesia (RI).
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada awak media pada Rabu (11/11/2026) malam.
“Betul,” kata Mantan Menteri Koperasi kepada awak media mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
Keputusan mundur Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapres RI sekaligus surat pengunduran diri Gibran disebut telah disampaikan langsung pada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11).
Keputusan Gibran mengemuka setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya saat proses pemilu 2024.
120 Anggota DPR Usul HMP
Putusan tersebut kemudian menjadi landasan bagi sebanyak 120 anggota DPR RI mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.
Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama antara anggota pengusul dari delapan fraksi dengan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (11/11).
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada," kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Pada Selasa (10/11), Gibran sempat menyatakan akan mengambil langkah hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. Langkah ini ia sebut merupakan saran Prabowo.
Akan Fight di PTUN
Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK atas putusan MA.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1," ucap Gibran Rakabuming Raka.
Dibantah Bakom
Akan tetapi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahwa Presiden Prabowo Subianto memberinya saran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).