JAKARTA, ARASVARA.ID – Dalam beberapa hari lagi tepatnya pada 9 November 2026, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan berlakukan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) lewat Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal tersebut menjadi ramai setelah diperbincangkan netizen di media Sosial oleh Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusomo yang merupakan adik Presiden RI Prabowo Subianto.

Oktober 2026 kebijakan tersebut akan melibatkan perbankan hingga perusahaan teknologi finansial (Fintech) untuk penerimaan negara. DJP menegaskan aktivias transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat tidak otomatis menjadi Objek PPN dalam sistem tersebut.

Baca Juga: E-Commerce Shopee, Tokopedia, Lazada dan Blibli Mulai Pungut Pajak Pedagang Online, Efektif 1 Agustus 2026

Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan menerapkan pajak digital (digital taxation) pada 9 November 2026 bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech termasuk platform digital seperti Shopee,Blibli, Lazada dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak yang selama ini belum dipungut.

Manfaatkan AI dan IT Optimalkan Pemungutan Pajak

Ke depan pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi (IT), hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hashim menjelaskan langkah tersebut dilakukan lantaran rasio penerimaan negara Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Ia menyebut penerimaan negara yang terdiri dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Daya Beli Masyarakat dan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Tunda Pajak Marketplace Sampai 1 November 2026

Adik Presiden Prabowo Subianto ini membandingkan rasio tersebut dengan Kamboja yang mencapai 18 persen dan India sebesar 20 persen. Sementara itu, sejumlah negara lain yang ia sebut memiliki rasio penerimaan negara lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Hashim menilai Indonesia memiliki potensi meningkatkan rasio penerimaan negara hingga menyamai Kamboja. Dengan selisih rasio sebesar 6 persen terhadap PDB, ia memperkirakan terdapat potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun per tahun.

Ke depan, ia berharap penerapan pajak digital dan optimalisasi pemungutan pajak dapat memperbaiki kondisi fiskal Indonesia yang selama ini menjadi sorotan pengamat dan lembaga internasional.