ARASVARA.ID - Pada hari Rabu, 18 November 2026, Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17–18 November 2026 sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Selain BI-Rate, BI menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen. Suku bunga Lending Facility juga naik 25 basis poin menjadi 6,75 persen. Ketiga keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah penguatan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian.
Kenaikan suku bunga ini ditujukan untuk memperkuat stabilisasi rupiah sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi pada 2026 dan 2027. BI menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 2,5 persen plus-minus 1 persen, sembari tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial yang lebih longgar.
Stabilitas Rupiah Jadi Alasan Utama Kenaikan Suku Bunga
BI menilai ketidakpastian global masih tinggi dan memicu volatilitas pasar keuangan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta instabilitas politik di Eropa ikut menjaga harga minyak dan berbagai komoditas dunia pada tingkat tinggi. Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 3,1 persen, sementara tekanan inflasi dunia diprakirakan mencapai 4,6 persen.
Kondisi tersebut turut memengaruhi arah kebijakan moneter negara-negara besar. BI memperkirakan kebijakan suku bunga global yang ketat masih berlanjut, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate. Imbal hasil US Treasury juga tetap tinggi seiring ekspektasi kenaikan suku bunga dan besarnya defisit fiskal pemerintah Amerika Serikat.
Tekanan lainnya berasal dari meningkatnya risiko pasar keuangan akibat valuasi saham perusahaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dinilai terlalu tinggi. Situasi tersebut mendorong investor global mengurangi penempatan dana di negara berkembang atau emerging markets. Akibatnya, penguatan dolar AS dan arus modal keluar menjadi tantangan bagi stabilitas rupiah.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Terjaga
Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen secara tahunan atau year-on-year, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen. Konsumsi dan investasi domestik menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut.
Memasuki triwulan IV 2026, BI melihat aktivitas ekonomi tetap terjaga. Stimulus fiskal pemerintah ikut mendukung konsumsi rumah tangga melalui perbaikan ekspektasi konsumen. Investasi swasta juga menunjukkan perkembangan positif, sejalan dengan kenaikan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur dari 52,40 pada September 2026 menjadi 53,98 pada Oktober 2026.
Dari sisi perdagangan, BI menilai kinerja ekspor masih perlu diperkuat, terutama ekspor nonmigas untuk memanfaatkan kenaikan harga komoditas. Secara keseluruhan, BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen. Rentang tersebut menjadi gambaran prospek ekonomi nasional di tengah perlambatan global.
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Tetap Kuat
Neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus. Pada September 2026, surplus perdagangan mencapai 3,36 miliar dolar AS, melanjutkan capaian surplus Agustus 2026 sebesar 3,55 miliar dolar AS. Kinerja tersebut menjadi salah satu penopang ketahanan eksternal Indonesia.
Meski demikian, arus investasi portofolio asing mengalami fluktuasi pada triwulan IV 2026. Hingga 16 November 2026, pasar saham mencatat aliran modal keluar sebesar 0,9 miliar dolar AS akibat ketidakpastian global dan perubahan sentimen investor. Namun, secara keseluruhan, arus modal triwulan IV masih membukukan net inflows sebesar 4,80 miliar dolar AS hingga tanggal yang sama.
Cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 146,8 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor, atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Rupiah Melemah 0,66 Persen, BI Siapkan Intervensi
Nilai tukar rupiah pada 17 November 2026 tercatat sebesar Rp18.245 per dolar AS. Angka tersebut menunjukkan pelemahan 0,66 persen secara point-to-point dibandingkan posisi akhir Oktober 2026. BI mengaitkan tekanan tersebut dengan ketidakpastian global dan berlanjutnya sentimen negatif investor asing di pasar saham.
Untuk menjaga stabilitas, BI akan mengoptimalkan berbagai instrumen moneter dan strategi intervensi valuta asing. Langkah tersebut mencakup transaksi Non-Deliverable Forward atau NDF di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF di pasar domestik.
BI juga memperkuat insentif untuk mendorong masuknya investasi portofolio asing dan memperdalam pasar uang serta pasar valuta asing. Sejak kebijakan insentif diberlakukan pada Juni 2026, transaksi lindung nilai atau hedging di pasar domestik telah mencapai sekitar 14,10 miliar dolar AS per 17 November 2026. BI memperkirakan rupiah dapat bergerak stabil dengan dukungan kebijakan moneter, imbal hasil aset yang menarik, inflasi terkendali, dan prospek ekonomi domestik.
Inflasi Oktober 2026 Berada di Level 3,23 Persen
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi September 2026 yang mencapai 3,28 persen. Perkembangan ini menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda, meskipun sejumlah kelompok pengeluaran masih menghadapi kenaikan harga.
Inflasi inti pada Oktober 2026 turun menjadi 2,56 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah tercatat sebesar 3,24 persen. BI menyebut perkembangan tersebut didukung konsistensi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga.
Di sisi lain, inflasi kelompok volatile food atau harga pangan bergejolak meningkat menjadi 5,81 persen secara tahunan. Kenaikan ini dipengaruhi penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra akibat gangguan cuaca. BI bersama pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus menjalankan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera untuk menjaga harga pangan.
Kredit Perbankan Tumbuh 13,21 Persen
Penyaluran kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, serta kredit konsumsi 4,73 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa pembiayaan masih bergerak positif di tengah ketidakpastian ekonomi.
Pertumbuhan kredit juga meluas ke berbagai kelompok perbankan. Kredit bank BUMN tumbuh 14,34 persen, sementara bank umum swasta nasional atau BUSN mencatat pertumbuhan 14,07 persen dan kantor cabang bank asing atau KCBA sebesar 13,92 persen. Kredit terkait program pemerintah tumbuh 20,8 persen, sedangkan kredit korporasi swasta non-IKNB meningkat 20,4 persen.
Dukungan pembiayaan diperkuat melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan mencapai Rp466,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp345,2 triliun dialokasikan untuk KLM financing channel dan Rp121,0 triliun untuk KLM Pendalaman Pasar Uang. BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 berada pada kisaran 8–12 persen.
Ketahanan Perbankan dan Pembayaran Digital Tetap Terjaga
Ketahanan industri perbankan Indonesia masih dinilai kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada September 2026 tercatat sebesar 24,30 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada di level 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.
Dari sisi likuiditas, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) mencapai 23,22 persen pada Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan ketersediaan likuiditas perbankan masih memadai. BI juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga daya tahan sektor keuangan.
Aktivitas ekonomi digital turut menunjukkan pertumbuhan kuat. Pada Oktober 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47 persen secara tahunan. Transaksi QRIS meningkat 70,95 persen, dengan jumlah pengguna mencapai 71,91 juta dan merchant sebanyak 51,31 juta. Sementara itu, Uang Kartal Yang Diedarkan tumbuh 11,48 persen menjadi Rp1.353 triliun.
BI Perkuat Insentif Likuiditas dan Sistem Pembayaran
Selain menaikkan suku bunga, BI tetap mempertahankan arah kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Salah satu langkahnya adalah menyiapkan KLM financing channel paling tinggi sebesar 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Insentif ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha pencipta lapangan kerja dan UMKM, mulai 1 Desember 2026.
BI juga memperkuat KLM Pendalaman Pasar Uang dengan batas paling tinggi 2 persen dari DPK. Di sisi moneter, insentif transaksi DNDF lindung nilai melalui bank mitra atau VASTRA disesuaikan. Pengurangan premi untuk tenor 6 bulan ditingkatkan dari 40 persen menjadi 45 persen, sedangkan tenor 12 bulan naik dari 45 persen menjadi 50 persen. BI turut memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui Cross Currency Repo dengan agunan SVBI dan SUVBI, yang berlaku paling lambat Maret 2027.
Pada sistem pembayaran, BI menyiapkan kerja sama QRIS antarnegara untuk koridor Hong Kong melalui uji coba ID inbound pada minggu kedua Desember 2026. Penguatan Kartu Kredit Indonesia, termasuk fitur pembayaran daring, dimulai Januari 2027. Pengaturan Penyelenggara Penunjang dan tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran juga dijadwalkan berlaku pada minggu kedua Desember 2026. Seluruh langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi BI dengan pemerintah, KSSK, dan pemangku kepentingan lainnya.