ARASVARA.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkara ini berkaitan dengan perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur yang diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Ketiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S. Mereka diketahui bekerja sebagai karyawan swasta dan ditahan oleh penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Setelah penahanan, ketiganya ditempatkan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
OJK menyebutkan, penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangannya adalah kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat kelancaran penyidikan. Meski demikian, proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Empat Orang Diduga Terlibat dalam Manipulasi Pasar Modal
Dalam perkara ini, OJK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain JF alias O, FS, dan S, terdapat satu tersangka lain berinisial TGB alias T yang diketahui bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan sekuritas.
Berbeda dari tiga tersangka lainnya, TGB alias T sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya. Karena itu, penanganan terhadap tersangka tersebut berlangsung melalui proses hukum yang berbeda.
Keempat orang tersebut diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI. Dugaan ini menjadi fokus penyidikan karena berkaitan langsung dengan transparansi dan kewajaran transaksi di pasar modal.
Lima Instrumen Waran Masuk dalam Objek Perkara
Dugaan tindak pidana manipulasi perdagangan tersebut terjadi pada 29 Mei 2023. OJK mengidentifikasi lima instrumen waran yang menjadi objek perkara, terdiri dari dua Waran Seri I dan tiga waran terstruktur yang diperdagangkan di pasar modal.
Dua Waran Seri I yang disebut dalam penyidikan adalah milik PT Chemstar Indonesia Tbk dengan kode CHEM-W dan PT Era Media Sejahtera Tbk dengan kode DOOH-W. Kedua instrumen tersebut menjadi bagian dari transaksi yang diduga berkaitan dengan praktik manipulasi pasar.
Sementara itu, tiga waran terstruktur yang turut menjadi objek perkara adalah ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A. Dengan demikian, terdapat lima instrumen yang diperiksa penyidik terkait dugaan aktivitas perdagangan menyesatkan pada tanggal tersebut.
Modus Dugaan Manipulasi Menggunakan Identitas Orang Lain
Dalam menjalankan dugaan aksinya, para tersangka disebut membeli identitas orang lain untuk membuka sejumlah rekening efek. Rekening tersebut kemudian diduga digunakan untuk mengelola aktivitas transaksi di pasar modal sehingga identitas pihak yang sebenarnya melakukan perdagangan tidak langsung terlihat.
Selain menggunakan identitas orang lain, para tersangka diduga memanfaatkan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi. Penggunaan rekening tersebut menjadi bagian penting yang sedang ditelusuri penyidik guna mengungkap aliran dana dan hubungan antarpihak dalam aktivitas perdagangan.
Rangkaian transaksi yang diduga melibatkan penggunaan identitas dan rekening pihak lain itu diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar. Nilai tersebut menjadi gambaran dampak finansial dari perkara yang sedang ditangani OJK, meskipun seluruh dugaan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kerugian Kasus Manipulasi Waran Diperkirakan Rp6,97 Miliar
Angka sekitar Rp6,97 miliar menjadi salah satu perhatian utama dalam penyidikan dugaan manipulasi perdagangan waran. Kerugian tersebut dikaitkan dengan aktivitas transaksi yang melibatkan lima instrumen waran pada perdagangan 29 Mei 2023.
Praktik manipulasi pasar dapat menciptakan gambaran yang tidak mencerminkan kondisi perdagangan sebenarnya. Ketika aktivitas transaksi atau harga efek terlihat menyesatkan, investor berpotensi mengambil keputusan berdasarkan informasi pasar yang tidak wajar.
Karena itu, penyidikan tidak hanya berfokus pada identitas para tersangka, tetapi juga menelusuri pola transaksi dan pendanaan yang digunakan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengungkap rangkaian dugaan perbuatan serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Penyidikan OJK Berawal dari Pengawasan Pasar Modal
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. Setelah menemukan dugaan pelanggaran, OJK melanjutkan proses penanganan melalui tahapan penyelidikan hingga penyidikan.
Surat Perintah Penyidikan dalam perkara tersebut telah diterbitkan sejak Mei 2026. Penerbitan surat perintah ini menjadi dasar bagi penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana, menelusuri transaksi, serta mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan waran.
Melalui proses tersebut, penyidik mendalami dugaan penggunaan identitas orang lain, pengelolaan rekening efek, dan pendanaan transaksi melalui rekening bank pihak lain. Penahanan terhadap tiga tersangka pada 16 November 2026 menjadi salah satu langkah lanjutan dalam proses penyidikan.
Para Tersangka Dijerat UU Pasar Modal dan UU P2SK
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana manipulasi dalam aktivitas perdagangan efek.
Aturan tersebut telah mengalami perubahan melalui Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Penyidikan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penerapan ketentuan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan aturan di sektor pasar modal. OJK menegaskan bahwa penahanan dilakukan untuk mendukung kelancaran penyidikan, bukan sebagai penetapan bahwa para tersangka telah terbukti bersalah. Hak-hak tersangka tetap harus dihormati sesuai peraturan perundang-undangan.
OJK Perkuat Penegakan Hukum dan Perlindungan Investor
OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Penegakan hukum dalam perkara manipulasi waran menjadi bagian dari reformasi pengawasan pasar modal. OJK berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah praktik yang merugikan investor.
Melalui penguatan pengawasan dan penindakan, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan perlindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. Penanganan perkara ini menjadi salah satu upaya memastikan aktivitas perdagangan efek berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.