ARASVARA.ID - Pemerintah Indonesia mulai mematangkan langkah reformasi pasar modal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan mengadopsi sejumlah praktik dari Jepang dan Korea Selatan. Fokus utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo menyampaikan bahwa pemerintah mendorong tiga agenda utama, yakni peningkatan nilai perusahaan, percepatan penegakan aturan, serta penguatan edukasi dan literasi bagi pemegang saham maupun investor.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan konsultatif antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pelaku pasar modal. Pertemuan itu melibatkan BEI, KPEI, KSEI, asosiasi pasar modal, perwakilan emiten, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah ingin reformasi tidak berhenti pada pembenahan bursa, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perusahaan dan masyarakat.

Jepang dan Korea Jadi Acuan untuk Meningkatkan Nilai Emiten

Salah satu agenda utama pemerintah adalah mendorong peningkatan valuasi perusahaan atau valuing up. Pemerintah ingin emiten Indonesia memiliki nilai perusahaan yang lebih baik sehingga semakin menarik bagi investor domestik maupun asing.

Dradjad menjelaskan, Jepang menjalankan reformasi pasar modal dengan memperbaiki tata kelola perusahaan, terutama pada tingkat direksi. Salah satu fokusnya adalah mendorong manajemen meningkatkan efisiensi penggunaan modal atau capital efficiency agar sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Jika efisiensi modal meningkat, kinerja perusahaan diharapkan ikut membaik dan nilai bisnisnya semakin kuat. Pemerintah berharap pendekatan serupa dapat diterapkan di Indonesia, dengan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan emiten dalam negeri.

Kebijakan Ekonomi Riil Ikut Disiapkan untuk Mendukung Emiten

Peningkatan nilai perusahaan tidak hanya bergantung pada keputusan internal emiten. Pemerintah juga menilai kebijakan ekonomi riil perlu mendukung aktivitas bisnis agar perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk tumbuh dan meningkatkan kinerjanya.

Dalam pertemuan dengan pelaku pasar modal, sejumlah usulan kebijakan disampaikan untuk dikaji lebih lanjut. Masukan tersebut mencakup sektor perpajakan, bea masuk, pengembangan energi hijau, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi riil.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya agar kebijakan lintas sektor dapat berjalan selaras dengan agenda peningkatan nilai perusahaan tercatat.

Penegakan Aturan Pasar Modal Diminta Lebih Cepat

Agenda kedua reformasi adalah mempercepat penegakan aturan atau enforcement di pasar modal. Pemerintah menilai keputusan terhadap pelanggaran maupun tindak lanjut pengawasan perlu diproses secara lebih efektif agar kepastian bagi pelaku pasar dapat terjaga.

Dradjad menyebut pemerintah menggunakan praktik sejumlah negara sebagai pembanding. Di beberapa negara, proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut dapat berlangsung dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu.

Menurutnya, pengawasan pasar modal Indonesia sebenarnya telah berjalan. Namun, komunikasi mengenai tindakan pengawasan dan keputusan yang diambil dinilai masih perlu diperkuat agar investor memperoleh informasi yang lebih jelas.

Komunikasi Pengawasan BEI Perlu Diperkuat

Dradjad menilai anggapan bahwa pengawasan pasar modal Indonesia tidak berjalan merupakan persepsi yang perlu diluruskan. Ia menyampaikan bahwa fungsi pengawasan telah dilakukan, tetapi penyampaian informasi mengenai hasil dan tindak lanjutnya belum cukup intensif.

Komunikasi yang lebih terbuka diharapkan membantu pelaku pasar memahami langkah yang diambil otoritas bursa. Dengan begitu, keputusan pengawasan tidak hanya diketahui oleh pihak terkait, tetapi juga dapat dipahami investor secara lebih luas.

Pemerintah ingin proses penegakan aturan berjalan cepat sekaligus memberikan kepastian. Kejelasan informasi menjadi bagian penting agar kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia semakin kuat.

Edukasi Investor Didorong karena Pasar Modal Jadi Sarana Menabung

Agenda ketiga adalah meningkatkan edukasi dan literasi bagi pemegang saham serta investor. Pemerintah menilai pemahaman masyarakat mengenai pasar modal masih perlu diperluas, terutama karena semakin banyak masyarakat yang menempatkan asetnya dalam instrumen investasi.

Dradjad menyebut sekitar 15% penduduk usia produktif Indonesia telah masuk ke pasar modal maupun pasar keuangan. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi semakin dekat dengan kehidupan masyarakat dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu.

Pemerintah juga melihat pasar modal bukan hanya sebagai tempat perusahaan mencari pendanaan. Bursa kini menjadi salah satu sarana masyarakat menyimpan dan mengembangkan aset, sehingga edukasi investasi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap investor.

Perlindungan Aset Investor Ritel Jadi Perhatian Pemerintah

Meningkatnya partisipasi masyarakat membuat pergerakan pasar saham memiliki dampak langsung terhadap nilai aset investor. Ketika bursa menguat atau melemah, nilai investasi masyarakat juga dapat mengalami perubahan.

Karena itu, pemerintah menilai perlindungan terhadap aset masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam reformasi pasar modal. Edukasi yang memadai diharapkan membantu investor memahami risiko, mengambil keputusan secara lebih bijak, dan tidak hanya mengikuti pergerakan harga.

Dradjad menegaskan pemerintah akan berupaya menjaga kepentingan masyarakat yang telah berinvestasi di bursa. Dengan semakin luasnya partisipasi investor ritel, kualitas pengawasan dan keterbukaan informasi menjadi semakin penting.

Reformasi BEI Tetap Berlanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pasar

Pemerintah mengakui reformasi yang dilakukan BEI telah mengalami kemajuan, terutama dalam transparansi, likuiditas, dan pengawasan atau surveillance. Meski demikian, peningkatan kualitas pasar modal tetap perlu dilanjutkan agar mampu menjawab kebutuhan investor dan perusahaan tercatat.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa reformasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi perhatian satu atau dua penyedia indeks global. Pembenahan tersebut memiliki tujuan lebih luas, yaitu meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara menyeluruh.

Pendalaman pasar juga perlu dilakukan dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, partisipasi investor ritel perlu diimbangi keterlibatan investor asing dan institusi domestik. Sementara dari sisi penawaran, pasar membutuhkan instrumen berkualitas, peningkatan free float, serta produk investasi baru. Reformasi yang konsisten diharapkan membuat pasar modal Indonesia semakin kuat dan dipercaya.