ARASVARA.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen penuhnya dalam memperketat pengawasan serta penegakan hukum di industri pasar modal Indonesia.
Adapun, regulator pasar modal memastikan bahwa penindakan tidak lagi sebatas pemberian sanksi administratif, melainkan membuka lebar peluang penerapan sanksi pidana dan mekanisme pengembalian kerugian investor. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kecurangan di bursa domestik.
Lantas, berikut menguraikan berbagai aspek penting terkait langkah hukum OJK, mulai dari studi banding pemulihan dana, penerapan prinsip pidana, hingga catatan kasus penindakan besar sepanjang tahun 2026.
Peluang OJK Membawa Kasus Pelanggaran Pasar Modal Ke Ranah Pidana
Otoritas Jasa Keuangan secara tegas membuka peluang untuk meningkatkan penanganan kasus manipulasi saham ke tahap penyidikan apabila pelanggaran tersebut tergolong serius dan terjadi secara berulang. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan sanksi tidak harus berhenti pada denda administratif.
Peningkatan status penanganan perkara ke jalur pidana akan ditempuh jika unsur-unsur pelanggaran hukum telah terpenuhi secara sah berdasarkan hasil investigasi mendalam. Kebijakan ini diberlakukan demi menjaga kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Pelanggaran yang berdampak luas dan berulang menjadi prioritas utama peningkatan sanksi pidana.
Penentuan langkah hukum mempertimbangkan tingkat keseriusan dan nilai transaksi yang terlibat.
Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum terus diperkuat untuk memproses pelaku kejahatan bursa.
Dasar Hukum Penindakan Dan Penerapan Prinsip Una Via Di Pasar Modal
Langkah penegakan hukum yang dijalankan OJK mengacu pada landasan regulasi yang kuat, salah satunya melalui pemanfaatan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Perkuatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memberikan keleluasaan bagi regulator untuk memilih jalur penyelesaian terbaik.
Penerapan prinsip una via sebagaimana diatur dalam Pasal 100A ayat (2) UU P2SK menjadi acuan utama dalam menentukan apakah suatu perkara diselesaikan melalui jalur administratif atau dilanjutkan ke ranah pidana. Pemilihan jalur tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya dampak kerugian yang ditimbulkan.
UU P2SK memperkuat kewenangan OJK dalam menindak tegas berbagai bentuk kecurangan bursa.
Prinsip una via memastikan penegakan hukum berjalan efektif tanpa tumpang tindih aturan.
Evaluasi dampak terhadap sistem pasar modal menjadi pertimbangan inti penentuan sanksi.
Pengkajian Opsi Pemulihan Kerugian Investor Melalui Studi Banding Global
Selain menjatuhkan sanksi kepada pelaku, OJK tengah mengkaji serius mekanisme pemulihan kerugian investor (investor recovery) dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi internasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pengawas pasar modal Amerika Serikat, SEC (Securities and Exchange Commission).
Regulator berupaya mengoptimalkan pengembalian keuntungan tidak sah yang diperoleh pelaku pelanggaran agar dapat disalurkan kembali kepada para korban yang dirugikan. Mekanisme ini dirancang agar transparan, terukur, dan akuntabel bagi seluruh pihak.
Studi banding regulasi global dilakukan bersama SEC Amerika Serikat untuk memperkuat perlindungan investor.
Keuntungan ilegal dari pelanggar akan diidentifikasi secara cermat untuk proses pengembalian dana.
Penyaluran kompensasi disesuaikan dengan bukti kerugian valid yang dialami oleh para investor.
Tantangan Likuiditas Aset Pelanggaran Dan Mekanisme Disgorgement Fund
Upaya pengembalian dana melalui mekanisme disgorgement fund diakui masih menemui sejumlah tantangan teknis di lapangan, terutama terkait bentuk aset pelaku pelanggaran yang tidak selalu berupa uang tunai likuid. OJK harus melalui proses panjang sebelum aset tersebut siap dibagikan kepada korban.
Guna mengatasi kendala tersebut, OJK menerapkan kebijakan selektif dalam menerima bentuk aset pada tahap awal agar proses likuidasi dan pemulihan dana dapat berjalan lebih cepat. Pendekatan ini memastikan efektivitas distribusi kompensasi tepat sasaran.
Proses pencairan aset pelaku membutuhkan tahapan hukum lanjutan agar bernilai tunai.
Seleksi ketat terhadap bentuk aset diberlakukan demi kelancaran mekanisme pengembalian.
Pengawasan aliran dana ilegal terus dipantau secara ketat oleh tim pengawas OJK.
Catatan Penanganan Ratusan Kasus Pengawasan Pasar Modal Nasional
Berdasarkan data operasional per 1 Oktober 2026, OJK mencatat terdapat total 122 kasus dugaan pelanggaran di sektor pasar modal yang sedang berada dalam berbagai tahapan penanganan aktif. Angka ini mencerminkan tingginya intensitas pengawasan yang dilakukan regulator.
Dari total kasus tersebut, sebanyak 28 perkara berada dalam tahap perencanaan, 54 kasus dalam proses penelaahan awal, dan 40 kasus sisanya telah resmi memasuki tahap pemeriksaan mendalam oleh tim investigasi.
Sebanyak 122 kasus dugaan pelanggaran pasar modal tercatat dalam penanganan OJK per Oktober 2026.
Sebanyak 28 kasus pada tahap perencanaan dan 54 kasus dalam penelaahan awal.
Sebanyak 40 kasus telah masuk dalam proses pemeriksaan resmi oleh regulator.
Varian Ragam Pelanggaran Yang Menjadi Fokus Pengawasan OJK
Ruang lingkup penanganan kasus oleh OJK mencakup berbagai ragam pelanggaran kompleks yang mengancam stabilitas dan transparansi perdagangan efek di bursa domestik. Fokus utama diarahkan pada praktik manipulasi pasar dan kecurangan transaksi.
Beberapa bentuk pelanggaran yang kerap ditemukan meliputi praktik manipulasi harga saham, penyalahgunaan mekanisme perdagangan yang tidak wajar, hingga tindakan penyamaran kepemilikan saham oleh pihak-pihak tertentu.
Manipulasi pasar menjadi salah satu fokus pengawasan ketat OJK di bursa saham.
Penyelidikan mencakup penyalahgunaan prosedur perdagangan efek yang merugikan publik.
Praktik penyamaran kepemilikan aset turut ditindak tegas demi keterbukaan informasi.
Akumulasi Nilai Sanksi Denda Jumbo Jajaran Kasus Besar Bursa
Sebagai bukti nyata keseriusan penegakan hukum, OJK telah menjatuhkan sanksi denda berskala besar terhadap sejumlah kasus pelanggaran menonjol yang mencoreng integritas pasar modal Indonesia sepanjang tahun berjalan.
Total denda utama dari tiga kasus besar saja berhasil menembus angka Rp2,1 triliun, yang terdiri atas denda Rp1,5 triliun pada kasus PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), denda Rp500 miliar terkait penempatan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), serta denda Rp100 miliar pada kasus PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Total denda kasus besar pasar modal mencapai Rp2,1 triliun berdasarkan catatan OJK.
Kasus PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) mencatatkan sanksi denda terbesar senilai Rp1,5 triliun.
Kasus PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) masing-masing didenda Rp500 miliar dan Rp100 miliar.
Komitmen Penguatan Pengawasan Berbasis Teknologi Dan Analisis Data
Dalam rangka mendeteksi dini potensi kecurangan di masa mendatang, OJK terus memperkuat infrastruktur pengawasan berbasis data digital yang terintegrasi langsung dengan aktivitas perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia.
Pemanfaatan teknologi analisis mutakhir memungkinkan regulator memantau pergerakan transaksi tidak wajar secara real-time, sehingga setiap indikasi manipulasi pasar dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sebelum menimbulkan kerugian lebih luas bagi masyarakat.
Pengawasan transaksi bursa kini didukung sistem analisis data digital berteknologi tinggi.
Deteksi dini pergerakan saham tidak wajar dioptimalkan secara real-time.
Integrasi sistem pengawasan memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh investor ritel maupun institusi.