JAKARTA, ARASVARA.ID - Hutang negara pemerintah Indonesia tembus mencapai Rp8.000 triliun membuat Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak hanya melihat besarnya nominal hutang melainkan membandingkannya dengan ukuran perekonomian nasional.
Indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara bukanlah nilai hutang semata, melainkan rasio hutang terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Saya bolak-balik ngejelasinnya, orang itu dilihat dibanding dengan size ekonominya kan. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja,” ucap Purbaya kepada wartawan kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, berdasarkan standar internasional yang mengacu pada Maastricht Treaty, rasio hutang pemerintah Indonesia masih berada jauh di bawah batas aman.
“Jadi kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen kita masih 40 persen jadi masih jauh dari ininya. Itu ukuran dari kesinambungan hutang yang memakai standar yang paling strictt di dunia Maastricht Treaty itu” katanya.
Purbaya mengklaim rasio hutang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju lainnya. “Sudah melanggar semua sekarang kan. Amerika 100 persen lebih, Singapura 175, Jerman 60-an lebih, Jepang 275, jadi tinggi-tinggi jadi kita masih amat prudent dari sisi itu,” tutur menkeu.
Menteri yang dikenal koboi ini juga menjelaskan bahwa kemampuan Indonesia membayar kembali hutang kondisi fiskal Indonesia masih sangat aman.
Indonesia juga mempertahankan peringkat kredit di level BBB dengan outlook stabil oleh keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.
“Makanya kemarin S&P bilang kita outlook-nya tetap stabil BBB karena mereka melihat itu juga dan mereka melihat bagaimana kita cara mengelola anggaran. Walaupun di dalam negeri sudah ribut, sebenarnya bagus,” terangnya. (Dji)